Konsultasi ke KPK, panitia Munaslub pertimbangkan cabut mahar Rp 1 M
Merdeka.com - Panitia Munslub Partai Golkar akan menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini. Mereka akan konsultasi dengan pimpinan KPK terkait mahar Rp 1 miliar sebagai syarat wajib calon ketua umum Partai Golkar.
"Surat sudah kita kirim, tapi setelah pertemuan ini segera saya akan ke KPK. Segera, sekarang ini. Supaya lebih cepat, lebih baik. Itu menjadi sesuatu yang harus kita taati," ujar Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar, Lawrence Siburian di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).
Menurut Lawrence, Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad telah melakukan komunikasi informal dengan KPK. Hal tersebut berkaitan dengan koordinasi dengan ketua KPK terkait kerjasama pencegahan adanya money politic.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa pemimpin harus memiliki integritas? Integritas merupakan dasar dari kepemimpinan yang kokoh. Pemimpin yang memiliki integritas selalu konsisten antara kata-kata dan tindakan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
"Dengan ketua KPK dan kita sudah minta waktu langsung untuk bertemu dan berkonsultasi," tuturnya.
Lawrence mengaku, adanya money politic merupakan hal yang merusak dalam Partai Golkar. Menurutnya hal tersebut akan membuat iklim demokrasi tak sehat.
"Itu juga membuat pemimpin menjadi ada beban. Kita mau pemimpin yang bersih, tidak ada beban yang berani menghadapi tekad melawan korupsi dan berani bertindak tegas terhadap setiap orang yang melakukan tindak korupsi di partainya," tuturnya.
Jika KPK menganggap mahar Rp 1 miliar bagi caketum Golkar tergolong gratifikasi atau money politic, Panitia Munaslub Golkar mempertimbangkan untuk menghapus persyaratan tersebut.
"Itu kita ikutin. Iya apa yang nanti KPK sampaikan ke kami, akan kami ikutin. Karena kita taat aturan. Kita ada aturan internal partai dan negara," kata Lawrence.
Dia tak mau ambil pusing jika syarat setor Rp 1 miliar tersebut dicabut dapat berdampak bagi minimnya keuangan penyelenggaraan Munaslub. Dengan begitu, tanggung jawab penyelenggaraan Munaslub sepenuhnya ada pada panitia.
"Itu urusan panitia. Gawe ini kan gawenya panitia, ya panitia yang cari sumbangan ke sana kemari. Mereka sebagai calon ya maju tanpa ada beban, tanpa harus ada kewajiban (bayar mahar)," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu tema dalam debat capres pertama digelar KPU pada Selasa (12/12) malam.
Baca SelengkapnyaKPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaFormat PAKU Integritas tidak seperti forum debat ala KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat berbondong-bondong daftar capim KPK
Baca SelengkapnyaPimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan, Indonesia saat ini telah banyak dirusak oleh para koruptor culas.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaDia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar dialog antikorupsi dengan mengundang para capres cawapres.
Baca SelengkapnyaPenetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya