Kontroversi dana aspirasi anggota DPR Rp 11,2 triliun

Merdeka.com - Belum selesai penolakan terhadap rencana DPR membangun gedung baru, kini muncul kontroversi baru terkait keinginan para anggota DPR mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar tiap anggota per dapil. Jika ditotal untuk 560 anggota, DPR meminta anggaran dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun yang akan dimasukkan ke dalam RAPBN 2016.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit memastikan, usulan itu telah disampaikan dan akan dibahas antara DPR dengan pemerintah dalam waktu dekat. Banggar DPR pada 2010 lalu, pernah mengajukan dana ini dengan besaran Rp 15 miliar per anggota namun gagal.

Kini di periode DPR 2014-2019, Banggar kembali mengajukan dana aspirasi dengan nilai Rp 20 miliar per anggota. Ahmadi menegaskan, dana itu tidak dikelola langsung oleh anggota DPR.

"Anggaran itu, anggota hanya punya hak untuk mengusulkan. Operasional lewat pemda. Dia akan masuk ke APBD di daerah. Tidak ada sepeserpun yang dipegang anggota. Hanya sampaikan aspirasi," ujar politikus Golkar itu di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

Ahmadi menambahkan dana tersebut akan diakomodir sesuai dengan program-program aspirasi usulan masyarakat di dapil masing-masing. Menurutnya, tujuan dana itu perlu dicoba di tahun anggaran 2016.

"Jadi nanti ada misalnya fasilitas umum, dulu ada di PU program pembangunan Desa. Sekarang sudah ditampung di dana desa. Ini nih yang diamanatkan UU MD3. Kt disumpah untuk memperjuangkan aspirasi daerah," paparnya.

Lebih jauh dia menerangkan pada Juni ini akan diterima ajuan program yang akan disampaikan ke anggota dari dapil. Kemudian program tersebut nanti ditentukan akan ditaruh di mana.

"Nanti itu tergantung penilaian bersama pemerintah dan DPR, ada batas. Berdasarkan usulan kabupaten, diusulkan daerah untuk program dapil ke APBD. Anggaran itu, anggota hanya punya hak untuk mengusulkan. Operasional lewat pemda. Dia akan masuk ke APBD di daerah. Tidak ada sepeserpun yang dipegang anggota. Hanya sampaikan aspirasi," imbuh Ahmadi.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendukung dana aspirasi ini. Dia menegaskan, dana aspirasi sudah diatur dalam UU MD3. "Itu kan basisnya dari UU MD3. Di situ kan ada pasal yang menyatakan bahwa untuk kepentingan daerah pemilihan itu, setiap anggota bisa mengusulkan program. Kalau tiap paripurna bisa menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya kan enggak mungkin sehari selesai," kata Didik di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6). (mdk/bal)