Konvensi Rakyat dideklarasikan pakai uang iuran rakyat
![Konvensi Rakyat dideklarasikan pakai uang iuran rakyat](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2013/11/10/275666/540x270/konvensi-rakyat-dideklarasikan-pakai-uang-iuran-rakyat.jpg)
Merdeka.com - Salahuddin Wahid alias Gus Solah beserta tokoh agama dan nasional lainnya, hari ini mendeklarasikan Konvensi Rakyat untuk capres RI 2014.
Gus Solah mengklaim konvensi capres ini dibentuk dengan anggaran tidak besar. Meskipun di dalam prosesnya kandidat presiden akan dibawa berkeliling 6 kota di Indonesia untuk melakukan debat terbuka.
"Dari orang-orang yang akan bantu, karena kepedulian mereka terhadap kepentingan bangsa. Biayanya tidak besar tapi tidak kecil, tapi sedang-sedang saja," terang Gus Solah di Gedung Joang, Jakarta, Minggu (10/11).
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Bagaimana menentukan gaji sekretaris PPS Pilkada 2024? Ada pula besaran gaji yang diterima oleh sekretariat PPS atau sekretaris PPS ialah senilai Rp 1.150.000 per orang.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Berapa gaji PPS Pilkada 2024? Pada Pilkada 2024 nanti, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mendapatkan gaji berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 472 tahun 2022. Besaran gaji yang akan diterima tersebut telah ditetapkan, agar memastikan anggota PPS dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
-
Siapa Kakek Gus Dur? Kakek Gus Dur dari jalur ibu diakui sebagai ulama besar karena keilmuannya
Andai dana yang digulirkan besar, Gus Solah tentu akan mengusahakan dan berkampanye tentang konvensi ini lebih luas.
"Kalau ada yang bantu dalam jumlah besar mungkin kami bisa lakukan blocking time di TV. Kalau ada, kami berniat ke arah sana, supaya apa yang kami lakukan bisa dilihat masyarakat," ujarnya.
Konvensi ini dibentuk untuk menjaring calon presiden secara terbuka dari berbagai elemen masyarakat. Konvensi juga membuka jalan untuk menemukan pemimpin yang punya kredibelitas bagus.
"Banyak yang bisa jadi pemimpin negeri ini tapi belum tentu dari partai politik. Kami membuka kesempatan. Ini prinsipnya terbuka," kata Sekretaris Komite Konvensi Rakyat, Rommy Fibri.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![VIDEO: Nama Senator Komeng Menggema di Acara Lemhanas, Refly Harun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/10/4/1728009862819-33inv.jpeg)
Pakar Hukum Tata Refly Harun mengatakan alasan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres mahal karena pertemuan calon dengan pemilih membutuhkan biaya.
Baca Selengkapnya![VIDEO: Di Sidang Paripurna DPR, Puan Celetuk Biaya Politik Mahal](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/29/1724918308350-jo67r.jpeg)
Puan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Baca Selengkapnya![Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/9/23/1695485227246-sqm6rj.jpeg)
Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca Selengkapnya![Tengah Jadi Tren, Pasangan Ini Spill Budget Gelar Pernikahan di KUA](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/10/1710044329365-lonxm.jpeg)
Melakukan akad nikah di KUA belakangan ini memang tengah jadi tren. Penasaran dengan biayanya?
Baca Selengkapnya![Anies Sebut Biaya Haji Rp93 Juta Mahal, DPR: Sudah Proporsional, Rasional dan Terjangkau](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/6/1701854467937-dj2xy.jpeg)
"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi
Baca Selengkapnya