Follow
Kota Samarinda disebut paling rawan politik uang di Pilgub Kaltim
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur merampungkan pengawasan sepanjang masa kampanye 4 pasangan calon yang berakhir hari ini. Dari ribuan tempat pemungutan suara (TPS), Samarinda paling rawan politik uang jelang Pilgub 27 Juni 2018 mendatang.
"Kami sudah melakukan hasil pengawasan kami, dan juga sudah memetakan TPS rawan. Kita konsentrasi ke TPS rawan terhadap aksi politik uang," kata Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalimantan Timur, Galih Akbar Tanjung, ditemui merdeka.com, di sela pengawasan terkait kampanye akbar salah satu pasangan calon, di Stadion Sempaja Samarinda, Sabtu (23/6) sore.
Galih menerangkan, dari 7.200-an TPS, Samarinda jadi pusat perhatian lantaran tingkat kerawanannya paling tinggi terkait potensi terjadinya politik uang.
-
Siapa yang bertanggung jawab mengamankan Pemilu di Kalimantan Timur? 'Polda melalui Polres, juga berkolaborasi dengan TNI siap mengamankan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Bagaimana pun, Pemilu harus berjalan aman dan damai,' pungkasnya.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
"Dari seluruh TPS se-Kaltim yang berjumlah 7.200-an, kita sudah menemukan 448 TPS rawan adanya politik uang. Paling banyak di Samarinda," ujar Galih.
"Kita akan patroli pengawasan dimulai besok. Jadi semua elemen pengawas pemilih yang ada di Kaltim, yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang itu kita terjunkan," tambahnya.
Namun demikian, Galih menepis selama masa kampanye menemukan politik uang pada 448 TPS itu. "Ini (masih) potensi. Pengawas kami di TPS melakukan survei mencari informasi apakah kemudian nanti akan terjadi politik uang. Ini mengacu pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya," terang Galih.
Dia juga menjelaskan informasi dari hasil survei lapangan menjadi alat bagi Bawaslu untuk melakukan proses pencegahan.
"Kita fokus di Samarinda. Dari kami akan turun ke bawah melakukan supervisi dan patroli pengawasan. Untuk masa tenang kan dimulai besok tanggal 24 Juni, tiga hari jelang pencoblosan," kata Galih.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Polda Sulsel mengaku mengerahkan 12.267 personel untuk pengamanan TPS di Sulsel.
Baca Selengkapnya
Ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Baca Selengkapnya
Jawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Menurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejak 3-7 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Kabaharkam meminta untuk mengantisipasi perubahan eskalasi politik yang saat ini begitu cepat berubah.
Baca Selengkapnya
Kemudian disusul Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Baca Selengkapnya
Bawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca Selengkapnya