KPAI Surati Bawaslu Terkait Polemik Cucu Jokowi

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ambil tindakan perihal munculnya cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jan Ethes dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dalam hal ini, KPAI telah melayangkan surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita sudah menyurati Bawaslu berdasarkan kajian kita. Tentu Bawaslu yang memutuskan nanti apakah Jan Ethes sudah dilibatkan dalam proses politik," kata Komisioner KPAI, Jasra Putra di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu, (10/2).

Katanya, di dalam Undang-undang perlindungan anak sudah dijelaskan, bahwa anak harus dilindungi. Katanya, apabila bocah dilibatkan dalam hal seperti ini akan berdampak pada perkembangannya.

"Kita berharap Jan Ethes dengan usianya yang tumbuh kembang ini biarkanlah dia tumbuh kembang seperti anak biasanya sehingga proses politik kita tidak dilibatkan anak-anak kita di pusaran itu," ujar Jasra.

Untuk saat ini, dirinya mengakui cucu Jokowi itu sudah viral di dunia maya. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya berharap agar Jokowi dan keluarga ikut serta mencegah hal ini.

"Kita berharap Presiden selaku kepala negara tentu punya kewajiban melindungi 83 juta anak Indonesia ini dalam hal konteks pelibatan anak dalam politik. Kemudian apa anak-anak kita pada akhirnya kita khawatir dibully kemudian selanjutnya dia, karena dia masih usia anak ya belum punya hak pilih. Tentu konteksnya tidak cocok dengan pertarungan politik," pungkasnya.

Jasra juga meminta kedua paslon capres dan cawapres maupun calon legislatif untuk tidak melibatkan anak-anak di kegiatan politik. Sebab, mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

"(Dalam) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan, perlindungan dari tumbuh kembangnya, dari diskriminasi kepentingan terbaik untuk anak," katanya.

Dalam hal ini juga, dirinya meminta kepada seluruh peserta di Pemilu 2019 untuk tidak lagi membawa anak-anak, terlebih saat masa kampanye terbuka Maret bulan depan.

"Karena besok adalah kampanye terbuka bulan Maret, kita berharap ini pintu masuk, dan Presiden harus menyadarkan kepada publik bahwa pelibatan anak dalam politik, ya, tentu tidak cocok arenanya di situ, tidak cocok untuk tumbuh kembangnya di situ," bebernya.

Sebab, lanjutnya, dalam hal ini KPAI Juga memantau seluruh perkembangan segala hal, termasuk anak-anak.

"Beberapa kasus yang diawasi KPAI, Pilkada Gubernur DKI, Ada anak di Jakarta Timur dibully karena memilih petahana lalu setelah kalah dibully habis-habiskan, kemudian ada kasusnya video timses yang calon mendukung, tadi saya juga dapet video dukungan capres, jadi Ini trennya menaik keterlibatan anak dalam konteks politik," ujarnya.

"Maka kita berharap presiden selaku kepala negara tentu punya kewajiban melindungi 83 juta anak Indonesia dalam konteks pelibatan anak dalam. politik, setuju atau tidak setuju faktanya Jan Ethes sudah viral ke publik ada yang pro ada yang kontra," pungkasnya.