Follow
KPI bantah tidak tegas terhadap iklan parpol di televisi
Merdeka.com - Menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden, iklan-iklan berbau partai politik sudah gencar di media massa dan media elektronik. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat edaran tertulis tentang aturan iklan politik. Surat edaran ditujukan kepada semua partai politik peserta pemilu 2014.
"Kami sudah membuat surat edaran tentang aturan iklan politik," ujar Komisioner KPI, Agatha Lily kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/2).
Agatha membantah keras jika KPI bersikap lentur dan tidak tegas terhadap partai politik. Terlebih kepada petinggi partai yang memiliki lembaga penyiaran atau stasiun televisi.
-
Apa itu Surat Suara Pemilu? Surat suara pemilu adalah selembar kertas atau dokumen yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum atau pemilu.
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Mengapa Kominfo merilis surat edaran tentang etika AI? 'Ini sebagai bentuk respons cepatnya kecerdasan artificial atau yang populer dengan sebutan AI dalam sehari-hari. Berangkat dari itu, kami surat edaran ini kami tujukan kepada pelaku usaha, aktivitas pemrograman berbasis AI pada penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan privat. Kami harap, surat ini bisa sebagai pedoman etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI,'
-
Bagaimana kode etik penyelenggara pemilu diterapkan? Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang membuat poster pemilu? Organisasi politik atau calon bersaing satu sama lain, dalam melaksanakan kampanye ini.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran, Agatha menegaskan, KPI akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terkait. Pihaknya menjanjikan akan mengumumkan hasil evaluasi KPI dalam Minggu ini.
"Sanksinya berupa teguran yang diumumkan secara publik," tegas Agatha.
Diakui Agatha, memang kewenangan KPI dalam memberi sanksi kepada media massa memang masih terbatas. Sanksi maksimal hanya berupa penghentian siaran sementara tanpa disertai denda material tertentu.
"Kalau KPI lemah DPR harus memperkuat lewat revisi UU Penyiaran. Kerja KPI menyoroti kepada lembaga penyiarannya. Bawaslu kepada partai politiknya," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
Fabianus menyatakan bahwa PP 28/2024 maupun RPMK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keberlangsungan industri media luar griya.
Baca Selengkapnya
Menkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
KPI mengimbau Lembaga Penyiaran tidak memihak salah satu capres.
Baca Selengkapnya
PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.
Baca Selengkapnya
Iklan rokok televisi (TV) yang jam tayangnya semakin sempit dari semula jam 21.30 – 05.00 menjadi 23.00 – 03.00.
Baca Selengkapnya
Dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif
Baca Selengkapnya
Janoe Arijanto menegaskan selama ini pelaku industri periklanan telah menaati peraturan dalam mengiklankan produk tembakau dan turunannya.
Baca Selengkapnya
Peredaran rokok perlu dikendalikan di tingkat masyarakat selaku konsumen.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Polda Metro mengimbau agar pengusaha periklanan tidak memasang iklan bermuatan politik pada 12 videotron yang bersinggungan dengan pos polisi lalu lintas.
Baca Selengkapnya
Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca Selengkapnya