Follow
KPI khawatir acara debat kandidat Pilkada di TV buat bingung warga
Merdeka.com - Sejumlah stasiun televisi swasta telah menggelar debat pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah. Misalnya, debat tak resmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 beberapa waktu lalu. Padahal, debat resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI belum dimulai, termasuk debat di daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2017.
Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah mengaku sudah pernah menyarankan agar stasiun televisi tidak menggunakan istilah debat, jika acara itu tak resmi digelar oleh KPU. Karena hal itu, dapat membingungkan masyarakat nantinya.
"Antara mana yang diselenggarakan KPU dan mana yang bukan. Kekhawatiran kami, jika ada salah satu pasangan calon yang tidak hadir, akan dipersepsi publik melanggar tahapan pilkada, karena tidak hadir dan akan mendapat sanksi," ucap Nuning saat dihubungi wartawan, Kamis (22/12).
-
Kenapa KPU ubah format debat? 'Sehingga publik makin yakin dengan penampilan mereka pada saat debat,' kata Hasyim Jumat (1/12).
-
Kenapa PKB heran debat capres tanpa doa? 'Maksud saya begini, kita ini umat beragama, biasa di momen-momen lain melakukan doa kenapa ini mengheningkan cipta di Taman Pahlawan,' katanya usai debat di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana KPU menjamin soal debat capres tidak bocor? '(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya,' kata Hasyim.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
KPI sendiri telah menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak 2017.
"Rapat koordinasi terkait gugus tugas pengawasan Pilkada Serentak 2017. Tidak khusus (untuk Pilgub DKI)," katanya.
Dia menambahkan, hasil rapat secara umum hanya berisi pembagian kewenangan dan pemetaan potensi masalah pada setiap tahapan pilkada yang digelar di 101 daerah. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengungkapkan, pihaknya batal menggelar nonton bareng (nobar) debat capres-cawapres untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua TKN, Andika Perkasa mengakui, KPU berhak mengubah format debat.
Baca Selengkapnya
KPU menyebut, aturan ini dikeluarkan demi menghindari polemik berkelanjutan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Agus Arifin, terlihat disoraki oleh penonton yang hadir
Baca Selengkapnya
Budiman memastikan Gibran siap untuk debat cawapres yang akan digelar oleh KPU.
Baca Selengkapnya
KPU melarang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta memakai istilah dan singkatan tidak umum di debat Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya
KPU mengingatkan para calon tidak mengompori pendukungnya
Baca Selengkapnya
Larangan pertanyaan dengan singkatan tanpa penjelasan itu dilakukan demi menghindari polemik berkelanjutan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
JK juga menyinggung situasi yang terjadi saat debat kemarin tak berbeda jauh pada debat Pilpres 2019
Baca Selengkapnya
KPU akan mengevaluasi seluruh kritik yang masuk dari debat cawapres perdana di Jakarta Convention Center (JCC).
Baca Selengkapnya
Evaluasi oleh KPU RI akan melibatkan tim dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya