KPK ingin keluarkan sprindik baru, Golkar nyatakan tetap dukung Setnov
Merdeka.com - Usai kalah praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk Ketua DPR RI, Setya Novanto atas kasus korupsi e-KTP. Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP Partai Golkar Roem Kono mengatakan Setnov tetap memiliki hak untuk membela diri meski KPK ingin mengeluarkan sprindik baru.
"Pak Novanto juga punya hak untuk membela diri, persoalan yang wajar-wajar dan itu semua diatur," kata Roem saat dihubungi, Rabu (4/10).
Roem enggan berkomentar soal langkah hukum yang akan ditempuh KPK untuk kembali menjerat Setnov. Namun, kata dia, Golkar menyatakan siap mendukung Setnov untuk menghadapi proses hukumnya di KPK.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka oleh KPK? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
"Saya kurang tahu. Urusan hukum no comment tapi kita urusan partai mendukung beliau dalam melakukan pembelaan. Itu domain kita," tegasnya.
Menurut Roem, pihaknya tidak mau mencampuri upaya hukum KPK tersebut karena bukan menjadi domain Golkar.
"Itu urusan domain mereka saya (Golkar) enggak ikut-ikut itu yaa. Itu menjadi domain hukum itu saya kita berproses saja. Saya kira tidak boleh ikut campur," tukasnya.
Diketahui, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menerbitkan sprindik baru untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka.
"Alternatif yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apakah itu KUHAP ataupun PERMA yang sudah mengatur secara tegas praperadilan tersebut tentu menjadi pertimbangan KPK," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/9).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaKPK masih akan mendalami berbagai informasi serta tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan sprindik baru.
Baca Selengkapnya