KPK: Kalau Capim KPK Bermasalah Dipilih, akan Ada Risiko Besar
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih aktif menyuarakan ragam latar belakang calon pimpinan (capim) yang kini masih dalam proses seleksi. Khususnya dengan menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sederet catatan latar belakang capim.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik masukan tersebut.
"Hari ini kami bicara tentang bagaimana kita semua bisa mengawal proses seleksi pimpinan KPK ini. Karena ini akan menentukan nasib bisa atau tidaknya KPK bekerja empat tahun ke depan. Kalau dipimpin orang baik akan menjadi efektif. Tapi kalau calon bermasalah dipilih, maka akan ada risiko besar," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/8).
-
Bagaimana proses seleksi Capim KPK dilakukan? Ghufron menjelaskan bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 sudah sesuai dengan ketentuan, yang mengharuskan terbentuknya pansel enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK 2019-2024 habis.
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Apa yang diminta Boyamin kepada MK terkait capim KPK? Salah satunya adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Febri menyebut, para pimpinan KPK kini sedang membahas serius usulan tersebut. Yang jelas, pihaknya memastikan data yang telah disampaikan terkait rekam jejak para capim adalah informasi benar, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan dari aspek metode, hingga hasil.
"Ada masukan agar KPK meminta langsung kepada Presiden untuk memperhatikan dan mengambil tindakan menjaga proses seleksi pimpinan KPK. Sehingga diharapkan KPK membawa bukti-bukti data yang bisa diberikan kepada Presiden," jelas dia.
Selain itu, KPK juga telah membeberkan catatan rekam jejak capim ke panitia seleksi (pansel) pada Jumat, 23 Agustus 2019. Bahkan undangan kembali diberikan kepada pansel untuk kembali menguliti riwayat karir para kandidat pada Jumat, 30 Agustus 2019 besok.
"Harapanya tentu saja, jawaban kami terhadap pansel, permintaan bantuan pansel tersebut, itu bisa direspon secara positif, dengan tidak meloloskan calon-calon yang bermasalah. Siapapun yang memimpin KPK ke depan, dari institusi manapun itu bukan satu hal yang terlalu krusial. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang yang berintegritas yang bisa memimpin KPK ke depan," Febri menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca Selengkapnyaeks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaPansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca SelengkapnyaJokowi meneken daftar capim dan dewas KPK pada Senin (14/10) kemarin.
Baca SelengkapnyaPansel akan berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya untuk memastikan para calon pimpinan KPK mempunyai rekam jejak yang bersih.
Baca Selengkapnya20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca SelengkapnyaApabila 10 kandidat yang akan dikirim ke DPR adalah orang-orang bermasalah, pasti memberidampak pada kinerja KPK ke depannya.
Baca Selengkapnya10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.
Baca SelengkapnyaMenurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.
Baca SelengkapnyaPansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi akan memilih 5 nama capim untuk diserahkan ke DPR dan selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Capim KPK dimulai dari 26 Juni - 15 Juli 2024
Baca Selengkapnya