KPU ajukan kasasi Kalteng dan Fakfak, 3 daerah lain tunggu PTTUN
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menentukan sikap terhadap lima daerah yang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terpaksa ditunda di detik-detik akhir. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan pengunduran Pilkada serentak di Kalimantan Tengah dan Fakfak. Sedangkan di tiga daerah lainnya, KPU menunggu putusan resmi PTUN.
"Terkait Kalteng dan Fak-fak ini secepatnya kita akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk Siantar, Simalungun, dan Manado kita akan tunggu putusan dari PTTUN-nya. Karena itu kan putusan sela, kita tunggu putusan akhirnya. Kita sangat berharap putusan bisa secepatnya," kata Ferry di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (9/12).
Ferry mengatakan, dengan sendirinya masyarakat akan tahu alasan penundaan pelaksanaan pilkada di 5 daerah itu. Dia menegaskan, kondisi ini di luar kuasa KPU sebagai penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa saja yang disiapkan Polres Rohil untuk mengantar logistik Pemilu? Andrian menyampaikan untuk lokasi TPS yang menyebrangi sungai akan disiapkan perahu bermesin. Sedangkan wilayah darat, disiapkan sepeda motor trail. 'Kita kordinasi dengan KPU terkait sarana dan prasarana yang disiapkan untuk lokasi yang sulit dijangkau,' kata Andrian.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi logistik Pemilu di Papua? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pihaknya sudah menginstruksikan KPU di lima daerah itu untuk menarik kembali logistik yang sudah disebar sebelumnya. Sebagian daerah logistiknya sudah ditampung di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Kita belum menghitung anggarannya. Ini harus dikoordinasikan kembali kepada pemerintah daerah untuk anggarannya. Mudah-mudahan tidak dikategorikan terbuang sia-sia, tapi kita akan lihat sejauh mana nilai efektivitas yang bisa kita lakukan," pungkasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masih ada beberapa daerah yang harus melakukan PSU.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Makassar menarik logistik Pemilu berupa kotak suara dan surat suara, karena diduga salah prosedur.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Tangerang Selatan mulai mendistribusikan logistik pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaSetiap kecamatan dikawal oleh sejumlah anggota kepolisian berseragam lengkap.
Baca SelengkapnyaJumlah logistik yang didistribusikan sebanyak 205 kotak suara dan 51.305 plus dua persen surat suara
Baca SelengkapnyaKPU mulai menarik kembali logistik Pemilu 2024, seperti kotak, surat suara, hinga bilik setelah kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS berakhir.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Suara hari ini menyisakan empat provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua dan Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaKPU sudah mendistribusikan 4 juta kotak suara untuk TPS di seluruh Indonesia jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU mengantisipasi pertarungan capres dan cawapres berlangsung dua putaran, kendati pendaftaran peserta Pilpres 2024 belum dibuka.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Tangerang Selatan mulai mencicil memasukkan kelengkapan logistik pemilu ke dalam kotak suara.
Baca SelengkapnyaKSK dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan TPS pada Minggu tanggal 10 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPerintah PSU, sesuai putusan MK dilakukan 45 hari sejak dibacakan.
Baca Selengkapnya