KPU Akan Tempuh Jalur Hukum Penuding Server Disetting Menangkan Jokowi
Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah, terkait video viral yang menyebut server milik lembaga penyelenggara pemilu tersebut sudah diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurutnya, KPU bekerja secara adil dan tidak mendukung salah satu paslon peserta pemilu.
"Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan Capres melalui sistem IT," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).
Selain itu, ia mengungkapkan, tak ada server KPU yang berada di luar negeri dan semua berada di dalam negeri. Hal itu dikarenakan, agar bisa dijaga bersama-sama oleh penyelenggara pemilu dan juga IT dari dalam negeri.
-
Bagaimana proses penghitungan suara di Jakarta Timur? Tedi mengatakan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi Tingkat kecamatan, kota, dan provinsi berjalan lancar.
-
Siapa yang mengatur proses pemungutan suara di TPS? Setiap TPS akan dipimpin oleh seorang petugas KPPS yang bertanggung jawab untuk mengatur proses pemungutan suara di TPS tersebut.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana proses pemilu berlangsung? Proses pemilu melibatkan beberapa langkah, seperti pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Bagaimana cara KPPS memastikan proses pemungutan suara lancar? KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.
"Sehingga kalau disampaikan ada server KPU di luar negeri yang bobol itu tidak benar," ungkapnya.
Hasyim menjelaskan, semua proses penghitungan suara dilakukan secara manual. Mulai dari di Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas pemilihan kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU pusat.
Hasil scan Form C1 yang selanjutnya diunggah di website KPU yang dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS. Sehingga, pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik, seperti saksi, panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lainnya.
"Semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano," jelasnya.
Hasyim menegaskan, terkait video viral di media sosial yang dirasa sangat merugikan KPU. Pihaknya pun akan melaporkan akun-akun yang telah memviralkan video tersebut ke Bareskrim Polri. Sehingga ada upaya penegakan hukum menjelang hari pencoblosan.
"Supaya semuanya menjaga pemilu 2019 yang berkualitas dan berintegritas," tegasnya.
Sekadar informasi, beredar video di media sosial dengan bebarapa versi durasi. Di beberapa video itu menayangkan salah seorang bernama Wahyu yang pernah menjabat sebagai staf Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo.
Dalam video itu, Wahyu menyebutkan bahwa informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. Ini dikatakannya setelah berkunjung ke Singapura.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca SelengkapnyaSebagian penghitungan manual hasil pemungutan suara Pemilu 2024 saat ini telah memasuki tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi suara merupakan proses penghitungan dan penjumlahan suara yang diperoleh oleh setiap calon atau partai politik dalam sebuah pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaSebanyak 62.217 orang yang akan mengikuti PSU di Kuala Lumpur hari ini.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.
Baca SelengkapnyaTudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya