KPU Anggap Pelaporan OSO ke Polda Metro Ganggu Persiapan Pemilu 2019

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Polda Metro Jaya dengan pelapor Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid. KPU dilaporkan karena tidak melaksanakan UU/putusan PTUN dan Bawaslu terkait pencalegan OSO di DPD.

Lalu, pada Selasa (29/1) kemarin Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid memenuhi panggilan polisi atas kasus tersebut. Lalu, untuk dua Komisioner lainnya yakni Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan belum ada penjadwalan terhadap dirinya.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku, pelaporan tersebut sedikit banyak mengganggu pekerjaan pihaknya. Sebab, saat ini KPU tengah disibukkan dengan persiapan Pemilu 2019.

"(Ada laporan gini ganggu) Iya, ganggu pekerjaan kita ya. Tapi sebagai warga negara kita harus taat," kata Ilham di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1).

Ilham dan Wahyu dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada Rabu (30/1). Namun, hal itu ternyata tak jadi karena ada kepentingan lain dari penyidik Polda Metro Jaya.

"Iya (enggak jadi kemaren dipanggil), Itu tanya Polda itu. Hari ini enggak ada dan belum ada penjadwalan ulang juga," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) beberapa waktu lalu melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. KPU dilaporkan karena tidak melaksanakan UU/putusan PTUN dan Bawaslu terkait pencalegan OSO di DPD.

Polda Metro Jaya pun hari ini memeriksa Ketua KPU Arief Budiman. Selain Arief, Polda Metro juga memeriksa Komisioner KPU Pramono Ubaid.

"Ya benar (dimintai keterangan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Selasa (29/1).

Seperti diketahui, KPU dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/1) dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum dengan pihak terlapor Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah UU/putusan PTUN dan Bawaslu dengan Pasal 421 KUHP Jo 216 ayat (1).