KPU Bolehkan Konser Musik, Bawaslu Lakukan Pengawasan Sesuai PKPU

Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, akan melakukan pengawasan terhadap kampanye sesuai aturan tertera pada Peraturan KPU. Hal ini menanggapi polemik bolehnya konser dan kegiatan serupa dalam kampanye Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Abhan mengatakan, memang pada Peraturan KPU kegiatan kebudayaan seperti konser musik memang telah diatur. Abhan mengatakan, dalam kegiatan terbatas di dalam ruangan dibatasi 50 orang maksimal. Sementara untuk luar ruangan dibatasi maksimal 100 orang.

"Tentu Bawaslu akan dalam melakukan pengawasan akan mengacu pada PKPU, dalam PKPU sudah menyebut bahwa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dibatasi kalau pertemuan terbatas di ruangan 50. Kalau di area lapangan kemudian maksimal 100," kata Abhan dalam konferensi pers daring, Kamis (17/9).

Abhan mengatakan, Bawaslu masih berpedoman mengenai pelaksanaan kampanye pada PKPU. Dia mengatakan, saat ini Bawaslu tengah harmonisasi PKPU.

"Memang hari ini Bawaslu sedang harmonisasi PKPU. Beberapa hal kami sampaikan juga masukan terkait draf PKPU kampanye ini," katanya.

Kemendagri Menolak

Sementara itu, Kemendagri menolak segala bentuk konser karena berpotensi membuat kerumunan massa di tengah pandemi. Kemendagri mendorong adanya revisi aturan.

"Posisi pemerintah sejak awal sudah jelas, tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Komisi Pemilihan Umum tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye, salah satunya berupa konser pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Namun dengan berbagai catatan karena berada dalam situasi pandemi Covid-19.

"Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (16/5). (mdk/eko)