Follow
KPU curigai lima daerah belum cairkan dana Pilkada Serentak
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencurigai lima daerah belum menyelesaikan proses pencairan dana Pilkada Serentak. Kondisi ini terindikasi usai pertemuan 23 daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin lalu, lima daerah itu tidak hadir.
Adapun kelima daerah tersebut adalah Pematang Siantar, Oku Timur, Natuna, Tanjung Jabu Barat, dan Kuantan Singingi.
"Itu pasca pertemuan kemarin yang sebenarnya karena faktor dia tidak datang saja ke Kemendagri. Diasumsikan masih bermasalah begitu. Kalau yang datang sudah ada progres, tapi belum clear kan bisa jadi yang belum datang itu sudah progresnya sudah ada. Jadi perlu konfirmasi kembali ke Kemendagri," ujar Komisioner KPU Fery Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (2/12).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Menurut dia, jika kelima daerah tersebut belum mempunyai kejelasan terkait pencairan dana Pilkada Serentak segera ditindak. Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung akan turun tangan untuk menyelidiki keuangan kelima Pemda tersebut.
Perintah penyelidikan itu akan dilakukan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. "Jadi ada komitmen dari pemerintah, apabila sampai tanggal 5 Desember tidak mencairkan anggaran maka Bareskrim dan Kejaksan Agung untuk menyelidiki Pemda yang bersangkutan," kata Fery. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca Selengkapnya
Trunoyudo masih enggan mengulas lebih jauh penanganan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Polri mengirim tim dari satuan tugas yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumut untuk mengusut sederet permasalahan saat penyelenggaraan PON XXI.
Baca Selengkapnya
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Baca Selengkapnya
Menurut Sigit, aparat penegak hukum di Polri, Kejaksaan, KPK memiliki ruang yang sama untuk menagani.
Baca Selengkapnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mengusut dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya
Megawati menyindir pihak yang menghalalkan segala cara untuk menang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Pembatasan dana kampanye guna memastikan agar tidak berlebihan.
Baca Selengkapnya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.
Baca Selengkapnya
Analisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca Selengkapnya