KPU DKI sebut kalau Ahok tak mau cuti harus ubah UU

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menegaskan, petahana Gubernur DKI Jakarta harus mengambil cuti selama masa kampanye. Rencananya kampanye akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Dia menambahkan, bilamana petahana tidak mau mengambil cuti, maka Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus diubah terlebih dahulu.

"UU harus kita ubah dulu. Itu bukan KPU yang mengatur. Yang mengaturkan UU dan yang menetapkan DPT. Kalau peraturan KPU kan bisa dinego. Tapi ini kan bukan KPU, itu UU yang mengatur," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/8).

Sumarno mengungkapkan, pihaknya harus menjalankan tiga ayat dari pasal 70 yang ada di UU Nomor 10/2016 tersebut. Pada ayat 3, pasal 70, tercantum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

"Ayat tiga itu intinya, petahana harus cuti di luar tanggungan negara," ujarnya.

Lalu pada ayat 4, pada pasalnya yang sama, tertulis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

"Kemudian, ayat 5 mengatakan surat cuti harus diberitahukan kepada KPU," terangnya.

Dengan begitu, petahana harus mengambil cuti penuh selama 100 hari masa kampanye. Tidak boleh ambil cuti hanya saat dia melakukan kampanye.

"Harus full cutinya. Masa kampanye kan itu sampai 100 hari," tegasnya.