KPU Harap Tambahan Anggaran Tahapan Pilkada Turun Awal Juni

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada.

"Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5).

Arief mengatakan, tambahan anggaran tersebut untuk mendukung perlengkapan panitia penyelenggara di masa tahapan Pilkada.

"Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkan data pemilih, itu perlu dukungan anggaran," tutur dia.

Arief khawatir anggaran untuk tahap awal Pilkada belum dapat terpenuhi. Maka dari itu, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 perlu dukungan lebih dari DPR dan pemerintah.

"Kalau untuk Desember insyaAllah ada waktu untuk mencairkan. Nah (tahapan) pada Juni harus dipenuhi, tahapannya sudah mau mulai," tukasnya.

Sebelumnya, KPU mengajukan penambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp535,9 miliar. Duit ini akan digunakan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih.

"Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp535,9 miliar," kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam RDP bersama Komisi II DPR RI pada Rabu kemarin (27/5).

Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk membeli masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar.

Selain itu, KPU berencana membeli alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar.