KPU ingatkan aturan baru di Pilkada Serentak

Merdeka.com - Ketua KPU Husni Kamil Manik mengungkapkan hal-hal baru atau aturan baru yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan KPU pada gelaran Pilkada Serentak 2015. Hal itu diingatkan Husni saat menggelar rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 bersama sejumlah pejabat negara.

Husni mengatakan untuk aturan yang pertama, Pilkada Serentak dilaksanakan satu kali putaran. Kemudian, panitia pemungutan suara tidak melakukan rekapitulasi suara.

"Lalu pencalonan atas rekomendasi masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol. Selain itu, Pilkada juga dapat dilaksanakan walaupun dengan satu pasangan calon sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015," kata Husni di KPU Jakarta, Minggu (6/12).

Dia melanjutkan hal baru lainnya adalah legal standing para pemantau. Pemantau sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan pada Pilkada satu pasangan calon. Selain itu, disebutkan Husni pengawas tempat pemungutan suara dan seluruh alat peraga kampanye dalam Pilkada dibiayai APBD.

Dalam Rakor turut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Asops Kapolri, Irjen Pol Unggung Cahyono, serta perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Mabes TNI.

Bukan hanya itu, sejumlah perwakilan parpol pun ikut hadir dalam rakor ini antara lain Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Sekjen PAN Eddy Soeparno Sekjen Partai NasDem Taufik Basari dan Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Arman Remy.