KPU Jateng Minta Anggaran Pelaksanaan Pilkada Harus Sesuai Protokol Kesehatan

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah sedang menghitung kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak di 21 kabupaten kota saat masa pandemi covid-19. Nantinya, anggaran bisa berubah seiring dengan kewajiban penerapan kesehatan pencegahan Covid-19.

"Masih kita hitung kebutuhannya untuk Pilkada lanjutan ini. Jadi ada beberapa yang diefisiensi tapi ada penambahan anggaran," kata Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, Kamis (11/6).

Dia mengungkapkan pembahasan anggaran Pilkada di 21 Kabupaten dan Kota sudah selesai ditetapkan dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di masing-masing daerah. Namun pandemi virus Corona memaksa KPU dan Pemerintah merevisi anggaran untuk menerapkan protokol kesehatan covid-19 di Pilkada serentak 2020.

Orang lain juga bertanya?

"Tapi karena situasi darurat masih, Pilkada harus dilanjutkan dengan protokol kesehatan. Maka harus ada penyesuaian dan penambahan anggaran. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan tentunya kita akan menggandeng dengan tim Gugus Tugas di masing-masing wilayah," ujarnya.

Sedangkan KPU RI sedang mengubah peraturan undang-undang tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dalam kondisi bencana non-alam. Adapun peraturan akan mengatur penyesuaian proses pilkada harus menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi petugas KPU dan pemilih harus mematuhi protokol kesehatan memakai masker dan harus tersedia hand sanitizer, ada alat pengukur suhu tubuh, jaga jarak antara petugas KPU dengan pemilih juga harus diperhatikan," jelasnya.

Terkait pelaksanaan kampanye, tidak ada kerumunan massa. Sedangkan penyampaian visi dan misi pasangan calon harus menggunakan media sosial. Debat publik tidak boleh dihadiri para pendukung dan bisa disiarkan langsung melalui media sosial. Pela

"Saya minta warga tidak takut mendatangi TPS untuk memberikan suara mereka kepada calon Kepala Daerah yang dipilih. Prinsipnya kita menggandeng dengan semua pihak agar masyarakat aman dan nyaman untuk memilih," tutupnya.

(mdk/lia)