Follow
KPU Jateng siap ladeni gugatan 16 Bacaleg yang dicoret dari DCS
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng siap ladeni gugatan 16 Bacaleg yang tidak lolos daftar calon sementara (DCS) Pileg 2019 di beberapa Kabupaten/Kota. Bawaslu akan mengadili sengketa tersebut.
"Ada dari Solo, Pati, Purworejo. Petugas KPU dari daerah sudah memproses. Intinya kita siap melayani sengketa yang mereka ajukan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Jateng, Joko Purnomo saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (21/8).
Lebih lanjut, pihaknya menunggu upaya Bawaslu untuk memproses mediasi dengan setiap penggugat. Adapun ke 16 Bacaleg yang menggugat kebanyakan dengan hasil yang ditetapkan dalam DCS.
-
Siapa saja caleg petahana yang gagal di Pemilu? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024. Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
"Ada syarat yang dicoret karena terlibat korupsi, kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak maupun mantan narapidana narkoba," ungkapnya.
Dia mengaku siap menerima apapun keputusan Bawaslu termasuk soal hasil yang nantinya bisa memenangkan penggugat.
"Upaya yang bisa dilakukan memang memediasi dan kita tunggu hasilnya," kata Joko Purnomo. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini, katanya, KPU Jawa Tengah menunggu arahan KPU RI berkaitan dengan penetapan legislator terpilih.
Baca Selengkapnya
Lima partai politik yang telah memenuhi syarat 100 persen.
Baca Selengkapnya
PDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca Selengkapnya
KPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
Hanya ada 12 parpol yang 580 bacalegnya lolos karena berhasil memenuhi syarat.
Baca Selengkapnya
Selain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.
Baca Selengkapnya
Ratusan Bacaleg batal bertarung karena sejumlah persoalan
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.
Baca Selengkapnya
KomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya
Akibatnya suara bagi Gerindra berkurang, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.
Baca Selengkapnya
Total, ada 9 calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK.
Baca Selengkapnya