KPU: Ketentuan gubernur mau nyapres harus izin presiden bukan hal baru

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menegaskan, aturan terkait harus adanya izin dari Presiden terhadap Gubernur/Wakil Gubernur yang ingin mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres bukan hal baru. Menurut dia, ketentuan itu pun telah berlaku pada pemilu tahun 2014.

"Ketentuan Gub/Wagub mau nyapres harus izin Presiden itu bukan hal baru, karena pada Pemilu 2014 juga sudah terjadi," ujar Hasyim, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (25/7).

Hasyim menjelaskan, itu menjadi keharusan karena jabatan tersebut memiliki dua kedudukan menurut undang-undang Pemda. Pertama, kedudukan sebagai kepala daerah provinsi. Kedudukan kedua, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Orang lain juga bertanya?

"Dalam posisi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itulah Gubernur harus izin Presiden," ucap Hasyim menjelaskan.

Dia menilai, selama ini dalam praktik ketatanegaraan, Presiden selalu memberikan izin kepada mereka untuk menjadi capres atau cawapres. "Jadi ketentuan ijin tersebut lebih sebagai etika ketatanegaraan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

PP tersebut ditandatangani pada 18 Juli 2018. PP Nomor 32 Tahun 2018 ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 19 Juli 2018.

Dalam PP itu juga diatur syarat pengunduran diri kepala daerah jika ingin maju menjadi capres dan cawapres di Pemilu. Ketentuan itu dimuat dalam pasal 29 ayat 1.

"Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta ini kepada presiden," demikian bunyi Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2018 dikutip dari situs Setkab.go.id, Selasa (24/7).

Ayat selanjutnya dalam pasal itu juga menyatakan bahwa presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakilnya, dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com

(mdk/rzk)