Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU larang Gus Ipul dan Khofifah pakai foto Jokowi saat kampanye

KPU larang Gus Ipul dan Khofifah pakai foto Jokowi saat kampanye Jokowi bersama Menteri Basuki Hadimuljono. ©handout/Humas Kementerian PUPR

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menegaskan, pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang memasang foto bergambar Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Pilgub Jatim hanya dimeriahkan oleh dua pasang calon. Saifullah Yusuf-Puti Guntur yang didukung PKB, PDIP, Gerindra dan PKS melawan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang didukung Demokrat, Golkar, PPP, PAN dan NasDem.

"Ini berlaku untuk semua alat peraga kampanye," ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama perwakilan dua tim pemenangan peserta Pilkada di kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Surabaya, Jumat (26/1) dikutip dari Antara.

Pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

Dia menjelaskan, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam aturan teknis kampanye dan semua sudah tertuang dalam PKPU sehingga diharapkan seluruh tim pemenangan maupun pasangan calon bisa mempelajarinya terlebih dahulu.

Masa kampanye sendiri akan dimulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018 dan seluruh tim kampanye masing-masing peserta diminta sudah mempersiapkan desain gambar untuk selanjutnya dicetak oleh KPU Jatim.

Sesuai peraturan yang sama, kata dia, kampanye yang akan disiapkan KPU yaitu debat publik dan pemasangan APK, yakni memfasilitasi percetakan.

"KPU tidak akan mendesain gambar pasangan calon sehingga tim kampanye harus mengirimkan desainnya segera," ucap mantan Ketua KPU Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, rapat koordinasi dihadiri masing-masing tim kedua pasangan calon, yakni tim pemenangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.

Rapat ini, lanjut dia, bersifat koordinasi dan sosialisasi tentang aturan ke pasangan calon maupun pemangku kepentingan terkait, sekaligus menerima masukan tentang masa kampanye nantinya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri perwakilan unsur TNI maupun Polri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim terkait, seperti Kominfo Jatim, Satpol PP dan Bakesbangpol.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muncul Baliho Jokowi Bersama Prabowo-Gibran di Jakarta Pusat
Muncul Baliho Jokowi Bersama Prabowo-Gibran di Jakarta Pusat

Lalu, di sisi tengah ada gambar wajah Presiden Jokowi antara Prabowo dan Gibran.

Baca Selengkapnya
KPU Jateng Soal Pilkada: Presiden Tidak Boleh Mengikuti Kampanye
KPU Jateng Soal Pilkada: Presiden Tidak Boleh Mengikuti Kampanye

KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu

Baca Selengkapnya
Polisi Dilarang Pose Jari Dukung Capres, Bisa Dipecat Tidak Hormat Jika Melanggar
Polisi Dilarang Pose Jari Dukung Capres, Bisa Dipecat Tidak Hormat Jika Melanggar

Selain pose jari, polisi dilarang untuk mengomentari foto pasangan capres-cawapres di media sosial.

Baca Selengkapnya
Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak
Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak

Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud

TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.

Baca Selengkapnya
PDIP Jabar juga Tidak Pasang Foto Jokowi, Tegaskan Kantor Parpol bukan Institusi Pemerintah
PDIP Jabar juga Tidak Pasang Foto Jokowi, Tegaskan Kantor Parpol bukan Institusi Pemerintah

PDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Ada Foto Jokowi di Kantornya, PDIP Sumut: Kami Pasang Foto Prabowo-Gibran Kalau Sudah Dilantik
Tak Ada Foto Jokowi di Kantornya, PDIP Sumut: Kami Pasang Foto Prabowo-Gibran Kalau Sudah Dilantik

Tidak ada foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengurus PDIP menerima pendaftaran Edy Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Ungkap Alasan Foto Presiden Jokowi Dicopot di Kantor PDIP, Singgung Sumpah Setia
VIDEO: Hasto Ungkap Alasan Foto Presiden Jokowi Dicopot di Kantor PDIP, Singgung Sumpah Setia

Hasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Cerita Jokowi Fotonya dengan Capres Banyak Beredar: Sampai ke Tikungan Desa Ada
Cerita Jokowi Fotonya dengan Capres Banyak Beredar: Sampai ke Tikungan Desa Ada

"Walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
KPU Buka Suara Tanggapi Wacana Jokowi Jadi Jurkam Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng
KPU Buka Suara Tanggapi Wacana Jokowi Jadi Jurkam Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

Jokowi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Alasan Foto Jokowi Dicopot di Sejumlah Kantor DPP PDIP
Hasto Ungkap Alasan Foto Jokowi Dicopot di Sejumlah Kantor DPP PDIP

Foto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.

Baca Selengkapnya