KPU minta DPR sama ketum parpol buat aturan soal kisruh Golkar & PPP

Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa ada peraturan mengenai partai politik yang tengah sengketa seperti Golkar dan PPP harus segera dibuat. Menurutnya aturan itu bukan hanya tanggung jawab KPU akan tetapi pemerintah, DPR dan pimpinan partai politik.

"Ini kami berharap bukan hanya menjadi bebannya KPU. Ya mereka-mereka yang punya otoritas seperti pemerintah, presiden misalnya DPR. DPR kan partai politik, kalau bisa dicarikan jalan tentu kita bisa saja mempertimbangkannya," kata Hadar di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Hadar juga menegaskan, jika yang mencari jalan keluar bagi partai yang bersengketa ini hanya KPU, maka tidak cukup dasar hukum dan kewenangannya. Maka dari itu menurutnya harus ada semacam kebijakan yang didukung oleh semua. Sejauh ini KPU masih dibingungkan terkait masalah ini.

"Nah itu yang belum kelihatan. Saya enggak tau bagaimana itu nantinya," tuturnya.

Namun untuk mengantisipasi tak munculnya respons pemerintah, DPR, maupun pimpinan partai politik, KPU sudah membuat jalan alternatif. Meskipun jalan keluar itu masih belum disampaikan pada pihak manapun dan belum terlalu jelas.

"Ini bisa saja dokumen ditandatangani oleh dua kepengurusan partai politik hanya untuk proses pendaftaran dan pilkada. Tinggal nanti kalau ada keputusan pengadilan yang inkrah tinggal dicari mana itu kepengurusan yang sah. Lembar pengurus tidak sah bisa saja tidak dianggap lagi," jelasnya.