KPU Mojokerto coret 13 ribu data pemilih
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencoret 13 ribu data pemilih Pilkada karena tak memenuhi syarat. Pencoretan dilakukan setelah pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.
Nama-nama tersebut tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan KPU (PKPU) No 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota.
Komisioner KPU Kota Mojokerto Tri Widya Kartika Sari mengatakan, daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 101 ribu. Setelah disinkronisasi dengan data yang diterima dari KPU RI bertambah menjadi 102 ribu pemilih. Namun saat dilakukan coklit di lapangan, ada 13 ribu nama dicoret karena tidak memenuhi syarat (pms).
-
Siapa petugas pemilu yang meninggal di Klaten? Di Klaten, Jawa Tengah, seorang petugas KPPS meninggal dunia setelah sempat bertugas di TPS 04 Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno. Ia bernama Dewi Indriyani (43), sebelumnya diketahui bahwa ia memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
-
Kenapa petugas pemilu di Klaten meninggal? Camat Gantiwarno Retno Setyaningsih mengatakan, beberapa hari sebelumnya ia sempat mengeluh sakit. Walau begitu pada hari pemungutan suara, Dewi berada dalam kondisi fit. 'Tapi kan KPPS banyak kerjaannya. Mungkin capek. Beliau punya Riwayat penyakit gula,' kata Retno dikutip dari ANTARA pada Kamis (15/2).
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Dimana petugas pemilu di Jateng meninggal? Di Klaten, Jawa Tengah, seorang petugas KPPS meninggal dunia setelah sempat bertugas di TPS 04 Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno.
-
Siapa yang mundur karena data negara bocor? Kejadian tersebut menyebabkan Presiden Sistem Pensiun Jepang, Toichiro Mizushima mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Proses coklit sudah selesai kemarin tanggal 26 Februari. Dari 102 ribu nama pemilih dalam DP4, ada 13 ribu data pemilih dicoret karena tidak memenuhi syarat," kata Tri Widya Kartika Sari, Selasa (27/1).
Nama-nama yang dicoret diketahui tidak sesuai dengan PKPU No 2 tahun 2017, seperti masih di bawah umur, nama ganda, meninggal dunia, pindah domisili, masih aktif bertugas menjadi TNI/Polri, tidak dikenal dan hilang ingatan.
"Hasil coklit DP4 di Kota Mojokerto yang valid ada sekitar 96 ribu pemilih. Data pemilih yang sudah sesuai tercatat dalam form A-KWK yang akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) pada bulan April nanti," jelas Tri Widya.
KPU Kota Mojokerto akan menggelar pilkada serentak pada tanggal 27 Juni mendatang. Ada dua agenda pemilihan yang dilaksanakan bersamaan, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto periode 2018-2013.
Ada empat pasangan calon walikota dan wakil walikota yang sudah ditetapkan di antaranya pasangan Warsito-Moeljadi, diusung PAN dan PKS, pasangan Akmal Budianto Rambo Garudo, diusung PDIP, pasangan Andi Soebiakto-Ade Ria Suryani, diusung Partai Demokrat, PKB, PPP, serta pasangan Ika Puspitasari-Ahmad Rizal Zakaria yang diusung Partai Golkar dan Gerindra.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnyadugaan pelanggaran ditemukan relawan KIPP tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat
Baca SelengkapnyaMeski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaKPU memastikan bahwa salah input NIK seorang pemilih di DPT Kutai Kartanegara itu sudah ditangani dan diperbaiki.
Baca SelengkapnyaKPU melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait kebocoran data pemilih tersebut.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca SelengkapnyaTujuh anggota Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang terdiri dari ketua hingga anggota didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
Baca Selengkapnyapenonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT
Baca SelengkapnyaPemilihan Suara Ulang di dua TPS disebabkan ketidaksesuaian data.
Baca SelengkapnyaPlh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.
Baca Selengkapnya