KPU Nilai Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu Belum Perlu

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas tuduhan kecurangan dalam Pilpres 2019. Namun menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, TPF belum diperlukan.

“Enggak lah. Saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya,” katanya di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Menurut Arief, semua proses rekapitulasi sedang berlangsung dan sejauh ini berjalan lancar. Meski ditemukan sedikit kesalahan, KPU langsung memperbaiki.

“Semua masih berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Selain itu, terkait isu kecurangan Pemilu yang diembuskan kedua kubu paslon, Arief yakin publik tak akan bingung. Oleh karena itu, ia akan memberi keterangan dan edukasi yang benar.

“Makanya publik harus kita edukasi supaya mereka paham dan tahu mana yang dipercaya dan tidak dipercaya informasinya,” pungkasnya.

Tak senada dengan Arief, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya mempersilakan siapapun membentuk TPF kecurangan Pemilu. Pihaknya juga bersedia hadir jika dipanggil untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kecurangan pemilu.

"Silahkan. Itu sangat terbuka. Artinya, kalau KPU dimintai keterangan membuka data, membuka dokumen, untuk memperjelas situasinya seperti apa, kami siap," kata Hasyim di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Dia pun menjelaskan pihaknya akan membeberkan data dan fakta jika diminta. "Bagi KPU terbuka saja,jadi kalau ada yang merasa diragukan atau apa ya silahkan saja. Dan kami kan terbuka," kata Hasyim.

Sebelumnya, wacana TPF mencuat ketika Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menemui capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (22/4). Menurut penuturan Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, pertemuan itu membahas langkah strategis yang perlu diambil Prabowo ke depan terkait adanya fenomena kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis dan masif.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyampaikan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pada masa persidangan DPR mendatang. Hal itu, dilakukan untuk mengatasi dugaan kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019.

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).

Menurut Fadli, pansus adalah salah satu opsi untuk mengatasi dugaan kecurangan yang masif saat Pilpres. Melalui pansus, bisa terbuka peluang untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Positifnya kita bisa evaluasi untuk pemilu akan datang dan bisa menjadi bahan revisi Undang-Undang Karena kan harus ada investigasi, di mana titik lemah pemilu sekarang ini," ungkapnya.

Pansus dan TPF kecurangan pemilu, lanjutnya, penting untuk menjaga demokrasi Indonesia.

"Saya kira semuanya perlu agar kita sebagai negara yang sudah memilih sistem demokrasi enggak lagi bongkar pasang," ucapnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6 (mdk/lia)