Follow
KPU nyatakan pemilu susulan tak harus dilakukan serentak
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang di beberapa daerah tak harus dilakukan serentak atau dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menindaklanjuti persoalan surat suara yang tertukar dan masalah-masalah lainnya di sejumlah wilayah.
"Tidak harus serentak," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (10/4).
Menurut Sigit, persiapan antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda. Sebab, pelaksanaan pemungutan suara amat tergantung dengan kesiapan logistik suara dan penyelenggara pemilu di wilayah yang bersangkutan.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa saja faktor yang mempengaruhi hasil pemilu? Hasil pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks politik suatu negara. Beberapa faktor yang umumnya dapat memengaruhi hasil pemilu meliputi: 1. Kandidat dan Partai Politik, 2. Isu Pemilu, 3. Faktor Ekonomi, 4. Media Massa, 5. Partisipasi Pemilih, 6. Sistem Pemilu, 7. Peraturan Pemilu, 8. Sentimen Publik, 9. Dukungan Elektoral, 10. Perubahan Demografis.
-
Bagaimana KPU menentukan tanggal pemungutan suara? Kewenangan KPU dalam menentukan tanggal pemungutan suara Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang memberikan KPU wewenang untuk menentukan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas logistik pemilu? Selain itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan logistik pemilu, termasuk surat suara, dan memastikan logistik tersebut mencapai TPS dengan tepat waktu.
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
"Tergantung kesiapan logistik dan penyelenggara pemilunya di daerah masing-masing," jelas Sigit.
Lebih jauh, Sigit menambahkan, untuk tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlah pemilihnya sedikit, maka pemilu susulan dapat dilakukan lebih awal. Seperti halnya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
"Kabupaten Sragen hari ini pemilunya. Surat suaranya kecil, jadi bisa di lakukan lebih cepat, karena surat suara cadangan sudah ada," tutupnya.
Diketahui sebelumnya, beberapa persoalan terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 9 April 2014, kemarin. Seperti distribusi logistik suara di Papua yang terlambat dan beberapa daerah yang surat suaranya tertukar.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU mengantisipasi pertarungan capres dan cawapres berlangsung dua putaran, kendati pendaftaran peserta Pilpres 2024 belum dibuka.
Baca Selengkapnya
Dari 1.692 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan.
Baca Selengkapnya
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masih ada beberapa daerah yang harus melakukan PSU.
Baca Selengkapnya
Jika nantinya kajian tersebut dianggap memenuhi syarat pelanggaran Pemilu, maka tidak menutup kemungkinan adanya PSU.
Baca Selengkapnya
Tujuan penghentian rekaputilasi itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga publik dapat hasil aktual.
Baca Selengkapnya
Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ini terjadi akibat terlambatnya keluar rekomendasi dari Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Perintah PSU, sesuai putusan MK dilakukan 45 hari sejak dibacakan.
Baca Selengkapnya
Surat suara kemudian didistribusikan ke Gudang KPU kabupaten dan kota dengan 23 kontainer
Baca Selengkapnya
Jika ada calon tunggal, maka tidak akan ada pengundian nomor di surat suara.
Baca Selengkapnya
Meski bekerja dua kali, KPPS tidak mendapatkan honor tambahan.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membenarkan penggunaan pesawat jet pribadi oleh anggota KPU RI.
Baca Selengkapnya