KPU Rumuskan Teknis Pencoblosan Untuk Narapidana di Lapas

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum masih melakukan pendataan terhadap narapidana yang memiliki hak pilih. Hal itu telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan atas perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, Kamis (28/3), MK membatasi izin mengurus syarat pindah TPS hingga H-7 hanya bagi pemilih yang sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas saat pemungutan suara. Itu artinya, pemilih yang tak memenuhi syarat-syarat tersebut tak bisa mengurus perpindahan TPS karena batas waktu sudah terlewati.

"Kita sedang mendata berapa jumlah narapidana di lapas-lapas itu. Prinsipnya tentu kita berupaya untuk melindungi suara rakyat dan hak pilih warga. Malam nanti akan kita rumuskan itu," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak otoritas lapas untuk meminta data para narapidana yang memang mempunyai hak pilih suara.

"Lapas ini datanya berapa. Mengapa data ini penting, karena untuk menentukan kebutuhan kita, baik logistik. Ini kan ada dua kemungkinan, kita membuat TPS khusus di lapas atau orang yang sudah punya hak pilih di lapas itu dilayani oleh TPS di sekitar lapas. Kan tidak mungkin orang di lapas itu semuanya keluar. Nanti kabur semua," jelasnya.

"Kemungkinan pelayanannya itu, buat TPS di lapas atau KPPS di TPS terdekat itu yang jemput bola melayani ke lapas. Jadi mau pola A atau pola B yang penting kita melayani," sambungnya.

Pihaknya akan merumuskan teknis pemilihan bagi para narapidana pada 17 April 2019. "Iya (bakal dimasukkan DPT), tapi formulasinya seperti apa nanti akan kita putuskan malam ini. Sampai tadi malam kita sudah minta datanya untuk mengetahui sebenarnya datanya itu berapa. Dari data itu kita bisa menyiapkan berat 30 ton surat suaranya sekian, lokasi TPS nya di mana dan bisa dilayani oleh TPS terdekat atau harus dibuatkan yang baru. Banyak varian," tegasnya.

"Belum (identifikasi jumlah TPS tambahan yang dibutuhkan), kita baru identifikasi insya Allah nanti malam," tambah dia.

Sebelumnya, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM atau Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara mengatakan, sejumlah warga binaan di Sulawesi Selatan, terancam tak bisa menggunakan hak pilih karena belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Untuk menyelesaikan kejadian ini, ia pun mengaku sudah bertemu dengan kepala lapas dan kepala rutan, polisi dan Bawaslu di Sulawesi Selatan. Namun, hingga saat ini belum ada hasilnya.

"Kami bertemu dengan Kalapas, Karutan Polda, Bawaslu di Sulawesi Selatan, tetapi mereka masing-masing kebingungan menyikapi daftar warga binaan yang belum bisa memilih," kata Beka saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Beka pun menjelaskan, warga binaan yang terancam tak bisa memilih dikarenakan tak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan belum terdata identitasnya sebagai pemilih pada Pemilu 2019.

Dia berharap, agar pihak penyelenggara pemilu seperti KPU agar bisa memfasilitasi hal ini untuk memenuhi hak narapidana agar mendapatkan hak politiknya.

"Kalapas, Karutan merasa tidak bisa merekam lagi karena data KTP-nya belum siap. Polisi sudah siap (kasih KTP warga binaan) tapi belum ada rekomendasi dari KPU," pungkasnya.