KPU soal Jokowi bagi sepeda: Kalau itu kampanye enggak boleh gunakan fasilitas negara

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menanggapi soal Presiden Jokowi yang kembali membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat. Menurut dia, bagi-bagi sepeda diperbolehkan apabila berkaitan dengan tugas Presiden.

"Prinsipnya, kalau itu kampanye maka itu dia enggak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau bukan dan itu program pemerintah ya silakan. Tapi kalau masuk kampanye ya enggak boleh," ujar Arief di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9).

Arief juga menilai pembagian sertifikat tanah juga boleh dilakukan selama itu bagian dari program Pemerintah. Dia mengatakan, selain menjadi peserta Pilpres 2019 yang berkampanye, Jokowi pun masih seorang kepala negara yang masih harus bertugas seperti biasa.

"Kayak kemarin ada yang namanya sertifikat kasih akte tanah, kalau itu program pemerintah, ya masa Pemilu harus menghentikan program pemerintah. Kan tidak juga itu boleh jalan tapi jangan dimanfaatkan dengan kampanye," jelas Arief.

Arief menegaskan Jokowi boleh melakukan hal itu, asalkan tidak menggunakan atribut atau nomor urut partai. Jokowi sebagai petahana juga dilarang mengajak masyarakat untuk memilihnya saat melakukam tugas sebagai Presiden.

"Kampanye kalo dia mengajak masyarakat untuk memilih, menggunakan atribut atau ada nomor urut," ucap Arief.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membagikan sepeda kepada masyarakat‎. Padahal sebelumnya, ia menyetop kebiasaannya itu karena telah masuk masa kampanye Pilpres 2019.

Bagi-bagi sepeda itu dilakukan di sela-sela penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Lapangan RRI, Depok, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan kuis dengan meminta warga menyebutkan tujuh nama suku dan tujuh nama pulau yang ada di Indonesia. Dua warga yang beruntung terpilih maju ke depan yaitu‎ warga Tapos bernama Sigit dan warga Depok bernama Hindui

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com