KPU Solo minta pasangan calon segera lengkapi persyaratan
Merdeka.com - Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, baik yang diusung oleh PDIP yakni FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo maupun Koalisi Solo Bersama (KSB), Anung Indro Susanto-M Fajri telah dinyatakan lolos tes kesehatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, meminta keduanya segera melengkapi persyaratan lainnya hingga batas akhir waktu, Jumat (7/8) mendatang.
"Syarat pencalonan kedua pasangannya dinyatakan memenuhi. Tetapi ada beberapa berkas yang masih harus disusulkan, di antaranya antara lain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK, visi misi dan program. Semuanya harus disusulkan sampai tanggal 7 Agustus," ujar Ketua KPU Solo, Agus Sulistya usai mengumumkan hasil tes kesehatan kedua pasangan calon kepala daerah, Selasa (4/8).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Menurut dia, jika hingga tanggal 7 Agustus mereka belum menyerahkan berkas maka akan diberikan perpanjangan waktu sampai tujuh hari. Jika hingga batas waktu bekas tersebut belum juga diserahkan maka pihaknya akan melakukan peninjauan kembali.
"Mulai hari ini kami minta kedua pasangan melengkapi kekurangan tersebut, agar tahapan Pilkada selanjutnya berjalan lancar," jelasnya.
Pengumuman hasil tes kesehatan calon dihadiri masing-masing pasangan calon bersama dengan tim pemenangan. Baik Rudy (FX Hadi Rudyatmo) maupun Anung mengaku akan segera melakukan perbaikan secepatnya. Agar bisa melanjutkan proses dan tahapan Pilkada yang lain. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waktu perbaikan administrasi ini sesuai dengan tahapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaWahyu menjelaskan, kurang lengkapnya syarat administratif pencalonan umumnya ada pada urusan persuratan
Baca SelengkapnyaTerkait dengan hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk mempersiapkan syarat dokumen yang akan digunakan.
Baca SelengkapnyaBanyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengungkapkan, syarat pencalonan bersifat teknis dan hal tersebut lebih banyak diurus oleh tim pemenangannya.
Baca SelengkapnyaTiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca SelengkapnyaAdi sempat menyinggung beberapa berkas tersebut juga ada yang berkaitan dengan pendidikan terkait atau berkas LHKPN.
Baca SelengkapnyaSetelah dinyatakan lengkap, KPU Sumut memberikan surat pengantar untuk keduanya menjalani tes kesehatan.
Baca SelengkapnyaDokumen pendaftaran paling banyak belum memenuhi syarat milik bakal cagub Andika Perkasa, dan bakal cawagub Hendrar Prihadi diusung PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaDokumen pendaftaran yang paling banyak belum memenuhi syarat adalah milik Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaKonsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca Selengkapnya