KPU Surabaya tolak permintaan PDIP soal Pemilu ulang

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Jawa Timur, membantah terjadi dugaan manipulasi data dan jumlah suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang digelar pada 9 April lalu di Surabaya. Bahkan, KPU tidak bisa meluluskan permohonan pemungutan suara ulang (PSU) yang dilayangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal ini ditegaskan Komisioner KPU Surabaya, Edward Dewaruci yang dikonfirmasi wartawan, terkait protes PDIP Kota Surabaya itu. Dia menegaskan, tidak ada tambahan maupun pengurangan suara untuk partai politik tertentu, pada saat hitungan hasil suara Pileg di Surabaya digelar. "Tidak ada suara hilang atau apapun, khususnya untuk PDIP. Justru suaranya terlalu banyak, namun setelah dihitung sesuai aturan, sisa suaranya tanggung, sehingga tidak bisa menjadi satu kursi," katanya, Kamis (24/4).

Terkait penghitungan ulang, lanjut dia, KPU tidak bisa melakukannya. "Kecuali ada perintah dari yang berwenang, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK)," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, PDIP Kota Surabaya merasa empat sampai lima kursinya di DPRD Surabaya hilang. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu menengarai adanya penggelembungan angka bilangan pembagi pemilih (BPP). Sehingga meminta KPU Jawa Timur menggelar PSU.

Diungkap Ketua PDIP Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, kecurigaan pihaknya itu bermula ketika melakukan rekap ulang hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dari formulir C1 yang dipegang PDIP. Mereka (PDIP) melihat ada empat hingga lima kursi yang hilang.

"Kok bisa kursi yang diraih tidak seimbang dengan suara yang kami peroleh? Kemudian kita periksa ulang formulir C1 yang kita pegang dengan rekapitulasi KPU. Ternyata kita dikerjain. Hampir semua kelurahan di Surabaya ada permainan suara," katanya curiga.

Berita terkait Pemilu bisa dibaca di Liputan6.com