KPU tak akan kendorkan pengawasan meski cuma ada calon tunggal

Merdeka.com - Keikutsertaan paslon tunggal dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 tentu saja membuat KPU harus merumuskan aturan baru. Sebelum menetapkan PKPU tentang paslon tunggal, KPU lebih dahulu mengadakan uji publik aturan untuk tata cara pemilihan bagi paslon tunggal tersebut.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran sebagian pihak akan adanya kecurangan dalam Pilkada di tiga daerah (TTU, Blitar dan Tasikmalaya) yang memiliki paslon tunggal. Pasalnya, sistim setuju dan tidak setuju yang diminta MK dalam tata cara pemilihan dikhawatirkan akan tetap memungkinkan bagi paslon untuk berbuat curang.

Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan ke KPUD setempat jika ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan paslon sebelum pemilihan.

"Semua orang bisa menggugat. Pilkada dua calon atau lebih bisa juga kan kalau ada kampanye curang dan money politics. Boleh juga kan," ujar Hadar di gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut Hadar, laporan masyarakat tentu saja akan menjadi pertimbangan KPU maupun MK jika ada yang menggugat paslon tunggal jika terbukti melakukan pelanggaran. Namun gugatan tersebut tentunya hanya sebatas laporan, sebab, yang diakomodir dalam UU hanyalah dibolehkan bagi peserta pemilu.

"Sebetulnya ada wilayah yang tak bisa diatur KPU karena itu pengaturan di UU dan MK. Tapi kalau ada yang banyak melihat kekeliruan seperti perhitungan suara segala macam ya tentu perkiraan saya MK punya sikap lain. Jangan kan MK, kami di KPU kalau ada perhitungan salah dari petugas kami, kasih tahu kami, kami akan koreksi," jelas dia.

Lanjut dia, setiap masyarakat yang hendak melapor tak harus perlu menunggu hasil perhitungan suara. Laporan bisa disampaikan dari awal jika menemukan kasus yang serupa.

"Publik pun bisa tanpa menunggu hasil. Nanti juga ada pemantau, ada panwas juga publik yang pantau tentang ada perbedaan hasil bisa kasih tahu kami dan kami akan cek. Masih ada ruang untuk koreksi."

Untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi, tambah dia, KPU dan Panwaslu tentu akan senantiasa memantau setiap proses yang berjalan.

"Ya tentu sama saja seperti pilkada yang lain. Bahwa ada kekhawatiran ekstra dari beberapa pihak tentu kami bisa memahami. Tentu larangan yang berlaku di pilkada pada umumnya juga berlaku untuk yang ini (paslon tunggal). Pengawasan harus tetap dilakukan," pungkas dia.