KPU Tak Bisa Hadir, Rapat Penetapan Tahapan Pemilu 2024 Ditunda
Merdeka.com - Rapat komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai tahapan dan penetapan Pemilu 2024 ditunda. Rapat yang rencananya melibatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP batal digelar.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya sudah siap bila rapat itu digelar hari ini. Namun, KPU ingin menemui sejumlah institusi sebelum rapat tahapan pemilu 2024 dilaksanakan.
"Kami dengan Kemendagri sudah merencanakan tanggal 30 ini. Tapi KPU kemudian katanya mau melakukan konsultasi lagi dengan beberapa institusi yang lain. Yang saya enggak paham untuk apa ya kan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Dimana rapat pleno rekapitulasi Pilpres 2024 digelar? Sebagai informasi, rapat pleno rekapitulasi hasil Pilpres 2024 digelar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
-
Kapan pemilu 2024 akan diselenggarakan? Pemilu ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pada tahun 2024 ini, pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.
-
Kapan tahapan persiapan Pilkada 2024 dimulai? Pertama, tahap persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah adanya pengumuman Pilkada 2024.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Bagaimana tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai? Proses ini telah dimulai pada 14 Juni 2022, 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
"KPU ingin jalan-jalan dulu dengan institusi yang lain," tambahnya.
Artikel terkait Pemilu 2024 juga bisa dibaca di Liputan6.com
Selain itu, KPU akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan DPR sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi II. Setelah konsultasi dengan pimpinan DPR, agenda rapat kerja baru akan digelar.
"Akhirnya kemarin saya disampaikan oleh ibu ketua DPR, bahwa pimpinan DPR akan menerima konsultasi KPU, baru kemudian ibu ketua meminta kami setelah konsultasi dengan pimpinan DPR dulu baru kita lanjutkan rapat kerja," ucapnya.
Menurutnya, Komisi II sudah berkomitmen agar tahapan pemilu 2024 bisa disepakati dengan cepat. Targetnya 14 Juni 2022 tahapan pemilu sudah dimulai.
"Jadi saya mau menyampaikan kami sebetulnya sudah merencanakan. Itu sebagai bentuk komitmen kami supaya bisa selesai cepat, karena tgl 14 Juni harus mulai tahapan. Cuma Karena KPU ingin jalan-jalan dulu ke roadshow, ke lembaga-lembaga tinggi negara saya kira kita ikuti aja," tutur Doli.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaKetua dan anggota KPU akan hadir semuanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Baca SelengkapnyaRapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca SelengkapnyaPertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaKPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya