Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU tegaskan Pilkada serentak tak bisa diundur

KPU tegaskan Pilkada serentak tak bisa diundur Pilkada. gambar.mitrasites.com

Merdeka.com - Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan bahwa Pilkada serentak 2015 dipastikan tak akan diundur. Menurutnya alasan apapun tidak bisa mengundur waktu pemilihan kepala daerah tersebut

"Tidak ada alasan untuk diundur. Saya kira KPU menurut kami apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah diupayakan kan ini sudah cukup," kata Hadar di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Hadar, jika dipaksakan untuk diundur maka akan mengganggu agenda negara. Selain itu akan memberikan risiko membengkaknya biaya negara atau partai politik.

"Karena kalau dipaksakan diundur masalah baru timbul. Biaya tinggi misalnya," tuturnya.

Hadar juga menjelaskan bahwa agenda Pilkada serentak 2015 sudah dikunci, tak bisa diubah lagi. Jika pun ingin mengubahnya, maka harus didahului pengubahan terhadap undang-undang Pilkada.

"Tidak tepat pengunduran itu. Sudah dikunci sebetulnya. Katakanlah dia mau melaksanakannya nanti di tahun 2016. Ya harus diubah undang-undangnya, karena ada pasal di undang-undang bahwa Pilkada yang sekarang ini dilaksanakan di bulan Desember 2015, ada pasalnya itu," jelasnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Ini Bunyi Putusan MK Soal Jadwal Pilkada yang Bikin Mahfud Lantang Hentikan Langkah Jokowi
Ini Bunyi Putusan MK Soal Jadwal Pilkada yang Bikin Mahfud Lantang Hentikan Langkah Jokowi

MK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Respons Mahfud MD Soal Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda: Enggak Relevan
Respons Mahfud MD Soal Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda: Enggak Relevan

Mahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.

Baca Selengkapnya
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Baca Selengkapnya
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024

Berkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
NasDem Tolak Pilkada 2024 Dimajukan, Singgung Negara Bisa Kacau
NasDem Tolak Pilkada 2024 Dimajukan, Singgung Negara Bisa Kacau

Partai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Yakin Hasil Pemilu 2024 Tidak Akan Berubah
KPU Yakin Hasil Pemilu 2024 Tidak Akan Berubah

Hari ini, Selasa (16/4), penyampaian kesimpulan PHPU Pilpres 2024 dari para pihak terkait telah selesai.

Baca Selengkapnya
Anas Urbaningrum soal Bawaslu Usul Tunda Pilkada 2024: Fokus Persiapan Pileg-Pilpres Dulu
Anas Urbaningrum soal Bawaslu Usul Tunda Pilkada 2024: Fokus Persiapan Pileg-Pilpres Dulu

Bawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Baca Selengkapnya