KPU tunggu rekomendasi Bawaslu perpanjang masa pendaftaran pilkada
Merdeka.com - Pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak 9 Desember nanti menyisakan polemik. Sebab, terdapat 7 kabupaten/kota yang hanya ada satu pasangan calon atau calon tunggal.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengatasi masalah ini. Kemungkinan, Bawaslu akan memberikan rekomendasi untuk kembali memperpanjang pendaftaran calon untuk 7 wilayah tersebut.
"Kira-kira alternatifnya adalah perpanjangan. Tapi harus siap rekomendasinya seperti apa," kata Husni di Istana Bogor, Rabu (5/8).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa yang berharap Pilgub Jakarta satu putaran? Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berharap kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung satu putaran saja.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
Soal waktu perpanjangan pendaftaran ini sifatnya masih tentatif. Bisa jadi tambahan waktu perpanjangannya paling lambat 7 hari.
Adapun dasar atau payung hukum untuk memperpanjang waktu pendaftaran itu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu nantinya. Namun, jika tetap hanya ada satu pasangan calon, maka 7 wilayah itu mau tidak mau diundur hingga tahun 2017.
"Tetap yang berlaku adalah pengaturan kemarin, kita akan undur sampai 2017 ya," tegasnya.
Husni menampik bila KPU dianggap tak konsisten dengan adanya kemungkinan memperpanjang waktu pendaftaran kembali. Sebab, jika itu adalah keputusan alternatif yang bakal diambil merupakan rekomendasi dari Bawaslu yang dijadikannya sebagai payung hukum.
"Kan KPU tidak mencla mencle kan, ada dasarnya. Kecuali tidak ada dasarnya ya. Nanti tergantung rekomendasi Bawaslu," tutupnya.
Di tempat yang sama, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menegaskan, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk tetap tidak mengeluarkan Perppu mengenai hal ini. Kemungkinan besar, opsinya adalah memperpanjang kembali masa pendaftaran calon untuk 7 wilayah kabupaten/kota yang hanya terdapat satu pasangan calon.
"Kemungkinan memperpanjang masa pendaftaran, nanti akan disampaikan oleh KPU," kata Jimly. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan masa pendaftaran akan dilakukan guna mengantisipasi skema pasangan calon melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnyakowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaKPU membuka opsi memperpanjang masa pendaftaran calon dalam pilkada Jakarta jika hanya ada bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur tunggal
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya