Krisis ekonomi jadi alasan Jokowi minta 7 proyek DPR dikaji ulang

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung kembali menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta agar 7 proyek pembangunan DPR dikaji ulang. Pasalnya, di tengah perekonomian yang sedang merosot, seharusnya DPR kembali berpikir ulang merealisasikan 7 proyek tersebut.

"Presiden kan berikan arahan minta dikaji kembali karena krisis ekonomi seperti ini tentunya tidak elok, yang seharusnya digunakan di tempat lain," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Politikus senior PDIP ini juga menegaskan 7 proyek tersebut belum dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016 yang telah disodorkan oleh Jokowi ke DPR beberapa waktu lalu. Hal inilah, kata dia, yang menjadi alasan bagi Jokowi ogah meresmikan dan membubuhkan tandatangannya di prasasti tanda proyek tersebut dimulai pada 14 Agustus lalu.

"APBN yang lalu belum nampak. Sehingga Presiden tidak lakukan penandatanganan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan 7 proyek DPR walaupun telah menuai kecaman dari berbagai pihak. Dari 7 proyek tersebut, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan untuk ruangan kerja anggota DPR beserta ruangan para staf ahli.

"Ya betul (bangun ruangan kerja menjadi prioritas). Saya kira kebutuhan ruangan pasti ruangan sekarang tidak cukup. Ya harus membangun dong. Kalau tidak membangun bagaimana menambah ruangan?" kata Roem Kono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Lagipula, kata dia, gedung DPR yang hanya diisi oleh 10 fraksi saja menurut dia sudah tak nyaman dan terhitung sempit. Sehingga, apabila nantinya pada Pemilu mendatang ada fraksi baru yang berhasil duduk di DPR, tentunya membuat gedung semakin tak nyaman untuk digunakan.

"Pagi-pagi kamu datang ke sana (ruang anggota). naik lift-nya kayak bagaimana. Satu jam kamu mau temui saya belum tentu bisa dapat. Apa kita mau begini terus? Itu harus dikaji, berarti kan ada hambatan. Kalau besok partainya tambah sedikit kan longgar? Bisa saja fraksi jadi 15. Kalau partainya banyak yang muncul, verifikasi kan bukan kemauan kita, tapi kemauan KPU. Partai jadi 20, mau apa kita? mau ditaruh di mana orang-orang ini," ujarnya.