Follow
Krisna Mukti sebut yang dilarang itu anggota DPR main film porno
Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Krisna Mukti heran ada wacana pelarangan anggota DPR dalam membintangi film, iklan dan sinetron. Bahkan, dia menyebut aturan itu tidak bijaksana karena melarang seseorang untuk menuangkan ekspresinya dalam hal berkesenian.
"Itu satu hal tidak bijaksana karena itu ekspresi kita dalam kesenian dan itu bagian dari hobi, hobi masak dibatasi," kata Krisna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Krisna yang seorang artis ini menyarankan sebaiknya pelarangan tersebut dibatasi hanya untuk anggota dewan yang melakukan peran di film pornografi dan peran antagonis.
-
Bagaimana DPR ingin cegah pelecehan? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana DPR RI ingin polisi menangani kasus pelecehan anak? Ke depan polisi juga diminta bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak. Polisi Diminta Dampingi Psikologis Anak dan Istri korban Pencabulan Oknum Petugas Damkar Polisi menangkap SN, pria yang tega melakukan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya sendiri yang berusia 5 tahun. Tidak hanya diminta menghukum berat pelaku, polisi diminta juga mendampingi psikologis korban dan ibunya. 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Kenapa Komisi XI DPR minta masyarakat hindari pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif. Tujuannya, menghindari maraknya pinjol ilegal jelang hari raya.
-
Apa yang Komisi XI DPR tekankan soal pinjol? 'Kepada masyarakat agar meminjam ke entitas yang resmi dan terdaftar di OJK. Kami juga tekankan bahwa pinjol semestinya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan kepentingan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Tak hanya itu, kami juga berpesan agar pinjaman dilakukan sesuai dengan kemampuan agar nantinya tidak gagal bayar dan menjadi korban pinjol ilegal,' ujar Puteri saat dihubungi, Kamis (4/4).
"Kalau mau dibatasi lebih jelas. Misal berkaitan pornografi, menjadi penjahat, harus lebih spesifik," ketus Politikus PKB ini.
Selain itu, dia pun berujar, anggota dewan tidak akan terganggu kinerjanya sebagai wakil rakyat meski nyambi sebagai artis. Karena, pekerjaan keartisannya itu harus dilakukan saat akhir pekan.
"Kan bisa diatur jam kerjanya, misalnya hanya boleh weekend. Lebih bijak dihilangkan saja. Tidak perlu ada aturannya, kita juga sebagai anggota dewan sudah paham dan mahfum," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polemik Pernyataan Ganjar soal Film Porno, Ini Pembelaan PPP
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.
Baca Selengkapnya
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) resmi memblokir tiga situs website yang dikelola rumah produksi film porno di Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
Para pemain diyakinkan bahwa film yang mereka bintangi legal.
Baca Selengkapnya
Adapun agenda rapat, salah satunya mengangkat terkait kasus judi online di Indonesia
Baca Selengkapnya
MKD DPR RI bisa secara aktif berkoordinasi dengan PPATK terhadap temuan tersebut
Baca Selengkapnya
Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, pekerjaan rumah besar pemerintah saat ini salah satunya membatasi akses internet atau situs porno di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.
Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie Setiadi memblokir akses konten bermuatan pornografi di internet.
Baca Selengkapnya
Polisi meminta Kominfo segera memblokir 3 website film porno. Apa saja nama websitenya?
Baca Selengkapnya
Data PPATK ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif baik pusat maupun daerah yang bermain judi online.
Baca Selengkapnya