Kritik debat capres, Ruhut sentil KPU, Bawaslu, Prabowo & Jokowi

Merdeka.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait penyelenggaraan debat capres-cawapres yang sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu dilibatkan dalam debat capres-cawapres tersebut guna meluruskan pernyataan-pernyataan dari kedua pasangan capres-cawapres tersebut.

"Aku kalau lihat debat ini, aku mengkritisi yang namanya Bawaslu dan KPU. Ini debat calon presiden, udah berapa kali, ini di Negara Republik Indonesia, bukan di negara antah berantah, jadi kayanya kok seperti tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah. Tolong lah paling tidak pemerintah itu dilibatkan dalam debat-debat itu biar diluruskan, biar gak ngawur ni ngomongnya," ungkap Ruhut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).

Ruhut secara khusus mengkritisi ucapan Prabowo Subianto yang menyatakan telah terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 1.000 triliun. "Kebocoran Rp 1.000 triliun, udah gitu saya ketemu, 'Di mana bocor? Oh maksudnya enggak, mustinya bisa anggaran masuk'. Itu bukan kebocoran, kebocoran itu sudah ada di APBN, taunya keluar, itu bocor," kata Ruhut.

Dari sisi mengatasi ancaman dari pihak asing, Ruhut tak kalah geram. Menurutnya, pemerintahan saat ini tidak menunjukkan ketakutan dalam mengatasi ancaman dari luar. "Kita takutlah pengalaman dengan negara tetangga. Dengan siapa kita takut? Siapa bilang kita takut? Gak ada kita takut, karena itu saya heran gitu," imbuh Ruhut.

Terkait pengadaan dan peremajaan alutsista, Ruhut menilai, hal tersebut tidak mudah dilakukan lantaran anggarannya sangat besar dan membutuhkan persetujuan DPR RI.

"Soal alutsista sama, dari mana uangnya? Kan semua harus DPR, kan Komisi I. Mustinya jelasin. Emangnya bisa mau bikin ini bikin itu, partainya saja cuma berapa persen nanti kalau jadi presiden, kami saja 20 persen gak bisa tanpa koalisi yang hampir 70 persen gak bisa," tutup Ruhut.