Kritik Jokowi, Fahri Hamzah ngotot Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri
Merdeka.com - Komjen Pol Budi Gunawan terancam batal menjadi Kapolri. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Ketua Tim Independen Buya Syafii Maarif, Presiden Jokowi sudah memutuskan bakal membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan.
Jokowi hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri atau justru membatalkannya. Namun, sebelum terbang ke Malaysia, Jokowi sempat memanggil Kompolnas ke Istana untuk dimintai masukan soal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan.
Usai pertemuan, Menko Polhukam Tedjo Purdijatno mengatakan, Kompolnas memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar menunggu proses hukum yang berlaku. Namun, Jumat (6/2) kemarin, Kompolnas menggelar pertemuan dengan para perwira tinggi Polri di Mabes Polri.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
Mereka membicarakan soal calon Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan jika nantinya batal dilantik oleh Jokowi. Komisioner Kompolnas Edi Saputera Hasibuan mengungkapkan dari sembilan calon Kapolri yang ada, saat ini telah mengerucut sebanyak empat nama-nama calon Kapolri yang menggantikan Komjen Budi Gunawan yang saat ini ada ditangan Kompolnas.
"Ada empatlah, jangan banyak-banyak," tegas Edi Saputera Hasibuan kepada wartawan di sela-sela menggelar pertemuan dengan Pejabat Tinggi (Pati) Mabes Polri di Gedung Baharkam, Mabes Polri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.
Namun, semuanya kembali kepada Jokowi sebagai pemegang keputusan. Pasalnya, hingga hari ini sang presiden belum memberi keputusan apakah akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan atau tidak.
Kritikan pun datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS yang kerap lantang mengkritik pemerintah ini meminta Jokowi tegas melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Berikut kritikan Fahri Hamzah kepada Jokowi seperti dirangkum merdeka.com;
Fahri: Saya bingung Jokowi kok susah banget lantik Budi Gunawan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku bingung atas sikap Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum juga mau melantik calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan. Menurutnya, sebagai panglima tertinggi, Jokowi harus mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan persoalan antara KPK dan Polri."Soal Kapolri itu kan tidak mendesak, Presiden bisa lantik dan kemudian Presiden nonaktifkan lagi. Yang saya bingung kok susah banget," kata Fahri, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).Fahri mengatakan, setelah melantik dan menonaktifkan Budi Gunawan, Jokowi lalu mengangkat Wakapolri sebagai Pelaksana Tugas, sebagai pucuk pimpinan Polri. Dengan begitu Budi Gunawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan KPK."Soal Kapolri itu kan tidak mendesak. Ini soal sederhana lalu dia angkat Plt baru. Jadi Budi Gunawan tidak punya kekuatan," jelasnya.
Fahri sebut Jokowi tak punya alasan kuat batalkan pelantikan BG
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik sikap Presiden Jokowi soal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Politikus PKS ini mendesak Jokowi untuk segera melantik jenderal polisi bintang tiga itu.Fahri menilai status tersangka yang melekat pada Komjen Budi Gunawan terkait kasus dugaan rekening gendut tak menjadi alasan kuat untuk Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan."Kapolri tersangka tidak apa-apa. Kenapa kalau melantik tersangka korupsi. Kan hanya melantik, setelah itu dinonaktifkan karena dia tersangka," kata Fahri, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).
Fahri: Jika tak lantik Budi Gunawan Jokowi tampar muka sendiri
Presiden Jokowi dikabarkan batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hal itu langsung mendapat kecaman dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.Menurut politikus PKS ini Jokowi sama saja telah menampar nama baik Presiden dan DPR jika tak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri."Kalau Jokowi tidak melantik BG sama saja menampar mukanya sendiri (Presiden) karena dia punya sistem dalam lembaga kepresidenan artinya tidak becus bekerja. Kemana itu Kompolnas, intelijen, kemana Sesneg yang mengevaluasi, dan kemana kepolisian dalam memilih Kapolri baru," kata Fahri, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).
Fahri: Tak jadi melantik, Jokowi juga tampar DPR dan Budi Gunawan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan mengapa Jokowi memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal, sementara Jokowi juga beralasan batal melantik Budi Gunawan karena tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Kalau menganggap orang yang dipilih ini bermasalah itu namanya dia (Jokowi) menampar muka sendiri. Presiden menampar sistem yang telah bekerja untuk dia," kata Fahri, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).Selain mempermalukan lembaga Kepresidenan, menurut Fahri, Jokowi juga telah mempermalukan DPR yang sebelumnya telah meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Dia menjelaskan, persetujuan DPR untuk meloloskan calon Kapolri bukanlah hal yang mudah."Wajah kedua yang ditampar adalah DPR. Karena DPR telah merestui proses yang Presiden sendiri menyurati untuk segera. Begitu disegerakan DPR tiba-tiba presiden diam, itu wajah kedua yang ditampar," paparnya.Fahri mengatakan, selain menampar dua lembaga tersebut, Presiden Jokowi juga telah menggantung status Budi Gunawan yang tinggal selangkah lagi menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara. Menurutnya, pembatalan pelantikan tersebut sama juga telah menampar wajah Budi Gunawan."Wajahnya Budi Gunawan dia (Presiden) tampar juga. Orang BG sudah datang mempresentasikan di DPR, dianggap Clear oleh Bareskrim dan DPR habis itu mau ditampar juga mukanya, kan bahaya. Jalan baiknya adalah, lantik dan kemudian nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan baru lihat prosesnya, kan begitu cara bersikap," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaGibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaJokowi hanya memberi tanggapan singkat saat disinggung mengenai Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDirektur TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menanggapi pernyataan Hasto, yang menyebut Prabowo tidak bisa seperti Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan dirinya yang katanya disebut akan menjadi ketua maupun dewan pembina Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah akan habis pada September 2023.
Baca SelengkapnyaZulhas Klaim Ridwan Kamil Sudah Disepakati Maju di Pilkada Jakarta, Airlangga Tegaskan Tunggu Survei
Baca SelengkapnyaSekretaris Kabinet Pramono Anung belum mengajukan cuti ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah terdaftar resmi mengikuti Pilgub Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya