Kritik-Kritik Keras Kubu Prabowo Menteri Ikut Kampanye Jokowi

Merdeka.com - Sejak tanggal 23 Maret lalu, kampanye terbuka capres-cawapres telah digelar. Kubu Jokowi dan Prabowo Subianto mengerahkan seluruh timnya untuk ikut mensukseskan kampanye. Selain timses, terdapat beberapa menteri yang bergabung menjadi juru kampanye pada kubu Jokowi-Ma’ruf Amin.

Para menteri itu berasal dari partai, seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Nasdem) dan pejabat sekelas menteri seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung (PDIP).

Keterlibatan menteri dalam kampanye Jokowi ini jadi sorotan. Barisan Prabowo menilai menteri kabinet kerja tak semestinya ikut kampanye. Sementara kubu Jokowi menganggap keterlibatan menteri tak perlu dicemaskan. Apa yang menjadi pro kontra keikutsertaan menteri dalam kampanye Jokowi-Ma’ruf? Berikut ulasannya:

Bisa Timbulkan Konflik Kepentingan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai pelibatan para menteri dalam kegiatan kampanye terbuka Jokowi-Ma’ruf bisa menimbulkan konflik kepentingan. Karena seharusnya menteri menjadi pihak yang netral dan tak ikut campur pada Pilpres 2019 ini.

"Harusnya mereka tak ikut ya, menjadi jurkam (juru kampanye). Karena itu jadi konflik kepentingan terkait tugas-tugas mereka," kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon .

Menteri Ikut Kampanye Tunjukkan Kualitas Pemerintah

Para menteri yang ikut mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat kritik pedas dari kubu Prabowo-Sandi. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menilai tidak seharusnya menteri kabinet kerja dilibatkan dalam kegiatan kampanye terbuka. Jika menteri dilibatkan dalam kampanye menujukkan akuntabilitas dan kualitas pemerintahan saat ini.

"Jadi jika menteri berkampanye terbuka, artinya memang kualitas akuntabilitas kabinet ini jelek," kata Drajad.

BPN Ingatkan Menteri Tak Gunakan Fasilitas Negara

Kubu Prabowo-Sandi mengomentari pelibatan para menteri kabinet kerja dalam kegiatan kampanye terbuka pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. Menteri-menteri diminta bisa sadar akan posisi yang dijabatnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Alyuddin mengatakan para menteri kabinet kerja harus bisa menjaga etika dan perasaan publik. Selain itu, tidak menyalahgunakan jabatannya dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

"Kami juga berharap mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan 'mobilisasi' para pegawai bawahannya," ungkapnya.

Jawaban Kubu Jokowi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelibatan menteri dalam kampanye terbuka Pemilu 2019. Sebab menteri dinilai sebagai jabatan yang politis. Selain itu, menteri punya kewajiban khusus untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Sehingga harus membeberkan capaiannya selama menjabat sebagai menteri di kabinet kerja.

"Yang mereka punya kewajiban untuk mengkampanyekan Pak Jokowi ya karena dengan itulah maka kemudian dia bertanggungjawab kepada Pak Jokowi dan kepada masyarakat Indonesia. Dari capaian-capaian dari setiap kementerian tersebut," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily.