Kritik Wapres Jusuf Kalla, Masinton berlindung di balik suara rakyat
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla naik pitam setelah dikritik politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menudingnya sebagai biang keladi kegaduhan di internal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tak terima dengan tudingan itu, JK balik menyerang dengan menyebut Masinton hanya dipergunakan sebagai corong pihak tertentu.
Masinton kembali mengomentari serangan balik yang dilontarkan Wapres JK. Masinton mengakui ditunggangi kepentingan rakyat Indonesia.
"Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak JK sebagai orang tua dan tokoh senior yang saya hormati. Suara saya mengkritik Pak JK sebagai Wapres adalah mewakili sikap saya sebagai warga negara dan sebagai wakil rakyat," kata Masinton dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/12).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke MK? Putusan ini dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menggugat hasil Pilpres 2024 di MK? Putusan ini dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa yang mengkritik pernyataan Kartika Putri? Pernyataan kontroversialnya tentang mengaji menyebabkan dia menjadi sasaran cibiran netizen.
Masinton berlindung di balik suara rakyat, tanpa ada kepentingan politik di belakangnya. Dia juga menegaskan tak disetir pihak lain.
"Tidak ada motif lain selain menyuarakan kehendak rakyat yang mengamanatkan agar negara dikelola dengan benar tanpa mencampuradukkan antara wewenang kekuasaan dengan kepentingan bisnis (conflict of interest), seperti yang pernah terjadi pada masa orde baru," tuturnya.
Masinton menegaskan semua informasi dan pernyataan yang dia sampaikan adalah fakta-fakta yang sebelumnya sudah diketahui publik melalui pemberitaan di media massa. Dia mencontohkan program pembangkit listrik 35.000 megawatt, penggeledahan kantor Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri, maupun Freeport.
"Walaupun pahit, kebenaran harus disuarakan. Itulah politik sebagai sikap dan politik sebagai perjuangan yang saya pahami sejak pergerakan mahasiswa hingga sekarang sebagai anggota parlemen di DPR. Sebagai orang muda kami butuh tauladan dan bimbingan kenegarawanan Pak JK," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syahrizal merasa tindakan Masinton yang mengusulkan hak angket terhadap putusan MK tidak menghargai lembaga yang dipimpin Anwar Usman tersebut.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaNamun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaKetua MKMK Jimly Asshiddiqie pun bertanya lebih lanjut tentang Bara JP saat masing-masing Pelapor memperkenalkan diri.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyebut banyak rakyat protes dan mendesak Presiden Jokowi harus tetap netral di Pilpres.
Baca SelengkapnyaKritikan menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaJK meminta agar tidak ada keraguan terkait hak angket ini. Menurutnya mekanisme hak angket sudah mempunyai jalurnya.
Baca Selengkapnya