Kritisi kinerja menteri, Ical desak Jokowi bikin crisis center
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie menyatakan keprihatinannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK, baik di bidang sosial, politik, maupun pertahanan. Menurutnya, banyak hal yang dirasakan para kader atas lambatnya penyelesaian masalah dari pemerintah terhadap masalah-masalah itu.
Oleh karena itu, dalam rapat intern bersama seluruh fraksi Golkar, pria yang biasa disapa Ical ini menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi untuk bekerja keras dalam memikirkan solusi bagi bangsa Indonesia.
"Saya instruksikan kepada kader untuk bekerja keras melakukan pemikiran dan menyeimbangkan pemikiran. Kekhawatiran yang serius oleh seluruh anggota. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh pemerintah," kata Ical di ruang rapat Fraksi Golkar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (4/6).
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah untuk membuat crisis centre (pusat krisis) untuk menghadapi berbagai masalah. Tentunya ini harus diketuai oleh presiden dan wakil presiden di mana mereka bisa mensinkronkan kinerja para menteri.
"Mereka punya tugas untuk saling koordinasikan kebijakan satu untuk mengatasi kekhawatiran kita. Mensinkronkan kebijakan-kebijakan menteri, apalagi pangan jelang Ramadan yang kita tahu harga pangan naik, biasanya menjelang lebaran. Saya kira DPR berikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk mengatasi kesulitan," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Cak Imin, suara para guru besar dari pelbagai perguruan tinggi di tanah air menjadi peringatan bagi semua elemen bangsa.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDia pun salah satu tokoh yang mendatangi MK saat gelombang aksi gencar menolak pengesahan RUU Pilkada di DPR
Baca SelengkapnyaIrma Suryani mengkritik tajam sikap PDIP depan Hasto Kristiyanto terkait Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyebut telah mencoba untuk menelusuri akar permasalahan yang perlu diatasi atau di 'Slepet'.
Baca SelengkapnyaCivitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 belum tuntas karena pemenang belum diumumkan oleh KPU.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai fungsi MK kini tidak digunakan dengan baik karena intervensi kekuasaan.
Baca Selengkapnya