Kubu #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi makan bersama di Karawang

Merdeka.com - Rencana deklarasi dua kubu pendukung calon Presiden di Kabupaten Karawang sempat membuat berbagai pihak cemas. Pasalnya acara yang bertajuk dukungan terhadap Jokowi 2 Periode maupun massa #2019GantiPresiden sedianya akan menggelar acara di tempat dan waktu yang sama yaitu di Lapangan Karang Pawitan Karawang pada Minggu 2 September 2018.

Namun melalui berbagai pertimbangan, lahir komitmen bersama mengedepankan terpeliharanya kondusifitas di Karawang. Para petinggi Parpol koalisi pendukung masing-masing pasangan Capres/Cawapes di Karawang menyatakan diri tidak akan turut terlibat dan menurunkan massa pada rencana deklarasi dukung Jokowi 2 Periode maupun #2019GantiPresiden.

Akhirnya, rencana deklarasi dibatalkan. Kedua kubu sepakat pada 2 September berkumpul di Kampung Budaya yang berlokasi di Karawang Barat. Agendanya kali ini adalah makan bersama. Kesepakatan ini diambil setelah kedua pihak melakukan pertemuan di sekretariat DPD Partai Golkar Karawang pada Rabu (29/8).

Hadir yang mewakili parpolnya masing-masing seperti Karda Wiranata didampingi Slamet Djayusman (PDIP), Dedi Sudrajat, Asep Irawan Syafei, dan Elyasa Budiyanto, (PKS), Rahmat Saridil (Partai NasDem), Rafiudin Firdaus (Partai Demokrat), serta tuan rumah sendiri Syukur Mulyono beserta Cepyan Lukmanul Hakim (Partai Golkar).

"Alhamdulillah, dalam pertemuan tersebut kami dari masing-masing parpol pendukung kedua pasangan Capres/Cawapres di Karawang telah bersepakat untuk lebih mengedepankan kepentingan rasa aman, nyaman dengan suasana kondusifitas bagi seluruh masyarakat yang selama ini tetap terpelihara. Dan kesepakatan ini pula akan kami sampaikan ke semua kader/pengurus di masing-masing parpol," kata perwakilan partai Golkar, Cepyan, Senin (3/9).

Bahkan acara yang semula berbentuk deklarasi berbeda dukungan itu berubah menjadi deklarasi Karawang Tetap Damai.

"Kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti di daerah lain jika rencana kedua kubu itu tetap dilaksanakan di Lapang Karangpawitan," terang Cepyan.

Batalnya deklarasi oleh massa pendukung dan relawan #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi juga ditegaskan Wakil Kepala Kepolisian Resor Karawang Kompol Ryky Widya Muharam.

"Pembatalan tersebut merupakan kesepakatan yang diambil dalam pertemuan sejumlah pemimpin perwakilan kelompok #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi," kata Ryky Widya Muharam.

Dikatakan Ryky, hasil pertemuan disepakati baik relawan pendukung jokowi maupun relawan ganti presiden tidak akan melaksanakan kegiatan deklarasi seperti rencana semula.

Sebelum kesepakatan itu diambil, kedua kelompok sempat diimbau tidak melaksanakan kegiatan deklarasi demi menjaga kondusifitas Karawang, dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat Karawang.

Untuk diketahui sebelumnya, massa #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi berencana menggelar acara deklarasi di Lapang Karang Pawitan, Karawang. Kedua kelompok massa itu telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Karawang. Kelompok #2019GantiPresiden mengirim surat pemberitahuan pada 10 Agustus, sementara kelompok #2019TetapJokowi mengirim surat pemberitahuan pada 27 Agustus.

Dalam surat pemberitahuan itu, kelompok #2019GantiPresiden menyatakan akan menghadirkan sebanyak 3.000 orang. Sedangkan kelompok #2019TetapJokowi memberitahu akan menghadirkan kurang lebih

Sementara puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Karawang (IMAKA) menggelar aksi damai di kantor Pemkab Karawang. Para mahasiswa itu meminta agar pemerintah daerah mengawal proses pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 agar berjalan dengan damai.

Ketua IMAKA, M Aulia mengatakan, adanya hastag atau tanda pagar 2019 ganti presiden dan 2019 tetap Jokowi yang di dengungkan oleh para pendukung calon presiden disinyalir bisa membuat perpecahan di masyarakat.

"Kami sebagai mahasiswa meminta agar masyarakat tidak terpecah belah karena hastag yang dibawa oleh kedua pendukung calon presiden itu," ujar Aulia.

Dikatakan, pihaknya juga meminta agar Pemkab Karawang sebagai pimpinan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkominda) bisa ikut menjaga kondusifitas masyarakat khususnya kedua kubu pendukung calon presiden.

"Kami khawatir ada konflik horizontal di masyarakat, maka Forkiminda yang dipimpin bupati agar mengantisipasi adanya konflik itu," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya berharap agar masyarakat tidak terpancing oleh adanya dua hastag itu. Selain itu pihaknya meminta agar kedua kubu tidak melakukan deklarasi di Karawang agar tidak terjadi adanya konflik horizontal tersebut.