Kubu Agung beri Setnov, Bamsoet dan Ade SP 1 karena kekeh di KMP
Merdeka.com - Rapat Pleno DPP Golkar kubu Agung Laksono tadi malam memutuskan untuk mengeluarkan surat peringatan pertama (SP 1) kepada tiga anggota fraksi Partai Golkar di DPR, yaitu Ketua DPR Setya Novanto, Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo dan Ketua Fraksi Ade Komaruddin. SP 1 tersebut rencananya akan diberikan pada hari ini.
"Adanya kejadian di Golkar tidak menunjukkan loyal sebagai kader Golkar. Rapat pleno tadi malam memutuskan tiga anggota fraksi di DPR yaitu Setya Novanto, Ade Komaruddin, dan Bambang Soesatyo akan diberikan SP 1 hari ini yang dilanjutkan SP 2 dan berujung pada pergantian antar waktu," terang Leo Nababan Ketua DPP bidang komunikasi dan penggalangan opini dari kubu Agung Laksono dalam konferensi pers di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/4).
Lanjut Leo, dikeluarkannya SP 1 itu berdasarkan pantauan kubu Agung Laksono di mana ketiga anggota fraksi tidak konsisten sebagai anggota fraksi Gokar di DPR. Menurut Leo, fraksi adalah perpanjangan tangan partai.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
Apa pun keputusan partai harus ditaati oleh anggota fraksi. Oleh alasan inilah maka ketiganya dinilai tidak loyal maka diberikan SP 1.
"Ketiganya tidak ada konsisten sebagai anggota fraksi. Fraksi adalah perpanjangan partai. Apa pun keputusan partai harus ditaati oleh anggota fraksi. Untuk itu kami berikan SP 1 kepada ketiganya," lanjut Leo.
Menurut Leo, contoh ketidakloyalan anggota fraksi tersebut adalah ketika ketiganya tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Padahal DPP Golkar sudah putuskan untuk keluar dari KMP.
"Kita sudah jelaskan keluar dari KMP tapi ada pihak yang masih ada dalam KMP. Kami tahu itu hak politik. Tapi ini keputusan partai," tutur Leo.
Makna SP 1 tersebut menurut Leo adalah berupa teguran untuk kembali kepada partai. SP 1 sendiri menurutnya ada dalam ADRT Partai Golkar. Dan kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela (PDLT) menjadi rujukan dikeluarkannya SP 1 tersebut.
"SP 1 diberikan sebagai teguran untuk kembali ke partai. Landasannya adalah PDLT. SP 1 ada dalam ADRT Partai Golkar." imbuh Leo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca SelengkapnyaKetiga kadernya diketahui menyerahkan dukungan kepada I Gusti Putu Parwata untuk maju Pilkada Karangasem.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaHasto menyinggung pemecatan sebagai kader PDIP, yakni sosok yang menginginkan tiga periode.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPara tokoh PDIP ini disidang karena memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo
Baca Selengkapnya