Kubu Agung ke hakim: Mohon maaf, sampai saat ini Munas Bali tak ada
Merdeka.com - Setelah Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Munas Ancol, Yorrys Raweyai, menjadi saksi fakta dalam sidang perkara Golkar kubu Munas Ancol terhadap Munas Bali, selanjutnya Agun Gunanjar memberi kesaksian. Dirinya mengungkapkan sampai saat ini tidak mengakui adanya Munas Bali.
"Mohon maaf yang mulia. Bagi saya sampai saat ini Munas di Bali itu tidak ada," kata Agun di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (25/6).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol ini menyampaikan bahwa atas dasar itulah, pihaknya melaksanakan Munas Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono. "Bukan lain dengan adanya Munas di Ancol ini untuk penyelamatan partai, yang mulia," ucapnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Siapa yang memimpin Golkar di Gresik? “Saat ini kita ketahui ada 20 KEK dan 2 diantaranya ada di Jawa Timur yakni KEK Gresik dan KEK Singhasari, kami sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan dan tentunya akan bermitra dengan sangat impresif dengan KEK ini agar terjadi keselarasan kebijakan,“
Menanggapi ucapan Agun, Hakim ketua Lilik Mulyadi menanyakan apakah Munas Ancol yang dibentuk tersebut ditentukan melalui rapat pimpinan atau tidak. "Ya, yang mulia. Munas Partai Golkar di Ancol ditentukan melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) atau rapat pleno, di mana yang diambil untuk munas rapat pleno, harus mempersiapkan AD/ART. Ini semua hanya dipersiapkan oleh panitia yang dibentuk DPP, bukan rapimnas," tutupnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.
Baca SelengkapnyaKisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaJK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.
Baca SelengkapnyaArsjad menambahkan, dirinya dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah.
Baca SelengkapnyaThomas mengatakan, adanya Munaslub ini sebagai upaya menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin indonesia.
Baca SelengkapnyaTindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapangan Lagoon di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu (24/8) sore.
Baca SelengkapnyaAgung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan
Baca SelengkapnyaJK tidak heran dengan tindakan Agung. Ia menyebut Agung pribadi yang kerap suka memecah belah hubungan organisasi.
Baca Selengkapnya