Follow
Kubu Agung kukuh sebagai pengurus Golkar yang sah
Merdeka.com - Golkar kubu Agung Laksono tetap kukuh mengklaim sebagai pengurus partai beringin yang sah. Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, KPU harus tetap berpegang pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
Dia juga masih belum mengakui hasil keputusan PTUN yang mengabulkan sebagian gugatan kubu Ical terhadap SK Menkum HAM Yasonna Laoly.
"KPU berpegang pada surat Kemenkum HAM. KPU enggak bisa berpegang pada yuridis islah, harus SK Menkum HAM," ujar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
Dari sisi itu, menurutnya, kubu Agung Laksono lah yang menjadi pengurus sah Golkar. "Sekarang yang memiliki legalitas Kemenkum HAM kan kami," tegasnya.
Sebelumnya, pasca putusan PTUN yang membatalkan Surat Keputusan Menkum HAM atas pengakuan Golkar kubu Agung Laksono, kubu Ical langsung menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam pertemuan itu, JK yang tak lain adalah mantan ketua umum Golkar meminta agar kedua kubu segera islah demi Golkar bisa ikut pilkada.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca Selengkapnya
Golkar menyebut, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca Selengkapnya
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya
KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca Selengkapnya
Salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres.
Baca Selengkapnya
Anwar mengatakan dalam membuat keputusaan tidak hanya bertanggung jawab pada bangsa dan negara, namun juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
Baca Selengkapnya
Ketua Umum MKRG, Adies Kadir menilai Jokowi dan Gibran tidak mungkin mengacak-acak Golkar
Baca Selengkapnya
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya
JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Golkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca Selengkapnya
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca Selengkapnya