Kubu Agung Laksono sebut Yusril cuma bikin Golkar tambah bergejolak
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, kubu Agung Laksono Yorrys Raweyai menyebut kubu Aburizal Bakrie (Ical) sedang melakukan manuver pragmatisme politik. Dia merasa punya bukti bahwa Ical melakukan intimidasi kepada pengurus Golkar agar terpilih kembali jadi ketua umum dalam Munas Bali beberapa waktu lalu.
"Berbagai macam bukti-bukti yang kami dapati, seperti surat, konsolidasi, melakukan intimidasi, pemecatan, dan memulai memakai politik-politik pragmatisme dalam menetapkan calon-calon gubernur, bupati atau calon-calon kepala daerah dan hal ini tidak dibenarkan dan tidak dalam proses internal," kata Yorrys di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (24/2).
Hal ini menurut Yorrys telihat dalam sidang gugatan kubu ABR di PN Jakbar yang memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memenangkan tuntutan mereka. Menurut dia, penunjukan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum Ical hanya membuat gejolak kian panas di internal Golkar.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Saya sampaikan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan sela di pengadilan Jakpus kemudian dimotori oleh yang bukan Golkar yakni saudara Yusril Ihza Mahendra, dengan berbagai macam teknik sebagai pakar hukum yang terkesan memiliki subjektivitas tertentu pada salah satu kubu, maka ini menimbulkan berbagai macam gejolak di tubuh partai," kata dia.
Yorrys melanjutkan, cara-cara yang dilakukan oleh kubu Ical tidak mengindahkan azas musyawarah dalam menyelesaikan konflik Golkar. "Itu dilaksanakan oleh kubu ARB dengan melakukan konsolidasi di mana-mana. Tidak mengansumsi keinginan-keinginan dan kesepakatan-kesepakatan yg telah diambil bersama-sama," urai Yorris berapi-api.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka mengungkapkan pengunduran dirinya dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaRoy Suryo menegaskan telah menyiapkan tim hukum untuk mengkaji laporan terhadap dirinya.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPengamat Hukum, Erlanda Juliansyah Putra menilai, momentum kasus ini tak bisa lepaskan dari timeline politik jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menggugat Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (2/4).
Baca SelengkapnyaMK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan pemohon pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, jika pihak yang menggulirkan isu Munaslub tidak masuk dalam internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaYusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca Selengkapnya