Kubu Agung: Mahkamah Partai bak operasi, bisa sembuh atau selesai
Merdeka.com - Kubu Agung Laksono siap meladeni kubu Aburizal Bakrie dalam persidangan Mahkamah Partai yang akan digelar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, besok. Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Zainudin Amali, mengatakan Agung juga akan hadir besok.
"Insya Allah (Agung Laksono) datang," kata Zainudin di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/2).
Zainudin menilai, Mahkamah Partai menjadi semacam kamar operasi bagi partai beringin tersebut. "Bisa sembuh atau malah selesai. Harapan saya, ya sembuh. Sembuh ini kegiatan kita diterima," ujar Zainudin.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kapan sidang perdana sengketa Pilpres digelar? Diketahui, MK bakal menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 mulai besok, Rabu (27/3).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kapan sidang MK dijadwalkan? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
Sidang Mahkamah Partai Golkar besok akan dipimpin oleh majelis hakim yang beranggotakan lima orang, yakni Muladi sebagai ketua dan empat anggota lainnya, HAS Natabaya, Andi Mattalatta, Djasri Marin dan Aulia Rahman. Sidang akan dimulai pukul 11.00 Wib dengan agenda pembacaan gugatan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Mahkamah Partai juga membatasi jumlah kehadiran masing-masing kubu adalah 25 orang. Demi menjaga netralitas, seluruh aula di Gedung DPP Partai Golkar juga sudah dikuasai oleh Mahkamah Partai. Artinya, kedua kubu tidak boleh menempati markas partai tersebut.
"Kami menghormati keputusan ini," kata Zainudin.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.
Baca SelengkapnyaSidang sedianya dimulai pukul 08.00 WIB, namun ada beberapa pihak yang diketahui datang sedikit terlambat.
Baca SelengkapnyaSidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 ditunda lantaran Hakim Konstitusi Anwar Usman sakit dirawat di rumah sakit
Baca SelengkapnyaTotal ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.
Baca Selengkapnyasidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) Ganjar-Mahfud akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.
Baca SelengkapnyaGanjar memastikan dirinya akan hadir sidang putusan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 di MK pada Senin, 22 April 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaCapres Ganjar Pranowo berharap hakim MK memutus sidang PHPU 2024 seadil-adillnya pada 22 April mendatang
Baca SelengkapnyaMK sudah mulai menerima permohonan perselisihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Baca SelengkapnyaPutusan PTUN ditunda hingga 24 Oktober 2024, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Baca Selengkapnya