Kubu Agung sebut jalan keluar kisruh Golkar ada di mahkamah partai
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa jalan keluar konflik internal Golkar ada di tangan Mahkamah Partai Golkar (MPG). MPG hasil Munas Riau tersebut jangka waktunya akan habis bila telah dibentuk MPG baru.
"Kalau Munas Ancol dicabut nyawanya, Munas Bali ditolak untuk disahkan, kemudian Munas Riau sudah tutup usia per 31 Desember 2015 kemarin, maka hari ini satu-satunya institusi yang masih hidup menurut undang-undang adalah Mahkamah Partai," kata Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1).
Maka dari itu, Priyo menyatakan bahwa kubunya akan mengirimkan surat kepada MPG. Dia mendesak agar MPG memberikan solusi.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
"Nah karena Mahkamah Partai ini sejarang hanya satu-satunya yang secara on masih legal, maka saya sebagai Wakil Ketua Umum hasil Menkum HAM kemarin yang sudah dicabut itu, bersama dengan tokoh-tokoh lainnya, hari ini kami secara resmi akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Partai, akan meminta fatwa dan akan memohon agar Mahkamah Partai segera bersidang untuk memutuskan masa depan partai," bebernya.
Menurut Priyo, seharusnya MPG memberikan ruang bagi adanya Munas baru. Sebab menurutnya hanya Munas solusi bagi sengketa internal partai.
"Usulan kami kalau diperkenankan adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelamatkan partai ialah dengan mengadakan Munas bersama yang diselenggarakan secepatnya pada tahun ini," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Eriko, rapat nanti akan membahas siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBadan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU
Baca SelengkapnyaJK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca Selengkapnya"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menyatakan, keputusan itu adalah kemenangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaGolkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya