Kubu Agung: Yang angkat Setya Novanto jadi ketua fraksi siapa?

Merdeka.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar kubu Munas Ancol, Lawrence Siburian‎ menegaskan bahwa Setya Novanto sebelum resmi menjabat ketua fraksi sudah melanggar etik, AD/ART, konstitusi, dan hukum. Hal tersebut terkait dengan terbitnya surat yang ditandatangani Novanto untuk perombakan fraksi Golkar meski dia belum resmi jadi pimpinan fraksi.

"Kalau mereka sok kuasa sudah tak benar. Dia itu melanggar aturan AD/ART. Dia juga melanggar aturan di DPR tentang tata tertib. Dia juga melanggar etika. Dia bisa melanggar hukum. Makanya jangan terlalu nafsu untuk berkuasa tanpa landasan hukum atau konstitusi," kata Lawrence saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/1).

Menurut Lawrence perombakan fraksi tersebut tidak sah. Sebab hingga saat ini Golkar kubu manapun tidak memiliki SK Menkum HAM yang membuatnya legal di mata hukum.

"Pak Setya Novanto sebagai ketua fraksi itu yang ngangkat siapa? Pak Ical itu bukan DPP Golkar yang sah. ‎Mau atas nama apa? Jadi ini kan sudah menang-menangan, sudah pokoknya saja, itu sudah enggak benar. Harus berdasarkan aturan yang ada yaitu konstiusi partai lalu hukum nasional. Baru di atas hukum itu ada etika," jelasnya.

‎Lawrence menyayangkan Novanto yang pernah menjabat sebagai ketua DPR dan mengundurkan diri karena terlilit masalah etik, namun menambah masalah lagi. Menurutnya Novanto menjadi sumber masalah baru.

"Seluruh langkah yang diambil itu cacat demi hukum. Karena tidak punya landasan," pungkasnya.

Seperti diketahui setelah Ical mengajukan Novanto untuk menjadi ketua fraksi Golkar, Novanto lantas mengirim surat ke DPR. Hal tersebut berkaitan dengan perombakan penempatan kader Golkar di DPR.

Beberapa di antaranya yang menjadi korban ialah Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo akan digantikan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit akan digantikan oleh loyalis Novanto, Kahar Muzakir. Sedangkan bendahara fraksi akan diisi oleh Robert Joppy Kardinal. Anehnya surat perombakan yang didasarkan para instruksi Ical tersebut ditandatangani Novanto sebagai ketua fraksi meski dia belum resmi memegang jabatan itu.