Kubu Ahok: Anies tidak istiqomah dalam gagasan, apalagi perbuatan

Merdeka.com - Tim Pemenangan calon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menyoroti pernyataan pesaingnya Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Karena berdasarkan perhatian merek‎a, program yang dijanjikan lawannya dalam Pilkada DKI Jakarta tidak konsisten.

Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki-Djarot Raja Juli Antoni mengatakan, Anies kembali menunjukkan ketidak konsistenannya soal janji kepada warga ibukota. Karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan awalnya akan menghentikan reklamasi, tetapi pada akhirnya tetap akan melanjutkan pengerukan laut tersebut.

"Anies menggunakan isu anti-reklamasi sebagai bagian dari populisme, tanpa mengetahui duduk persoalan reklamasi secara detail. Pada awalnya dia berpikir reklamasi di bawah otoritas gubernur. Namun ketika Anies tahu bahwa reklamasi adalah urusan pemerintah pusat kemudian Anies mengatakan akan mengikuti aturan terkait reklamasi. Anies tidak istiqomah dalam gagasan. Apalagi dalam perbuatan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/3).

Menurutnya, Basuki atau akrab disapa Ahok itu lebih realistis dalam melihat segala permasalahan ibukota, termasuk reklamasi. Sebab, dia mengungkapkan, mantan Bupati Belitung Timur itu berupaya agar warga Jakarta mendapatkan keuntungan berlebih dengan adanya pembuatan pulau di Teluk Utara Jakarta‎.

"Dari aturan yang ada Ahok melihat peluang untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat misalkan soal kontribursi tambahan sebesar 15 persen. Ahok pernah menghitung akan terkumpul dana sekitar Rp 120 T dari para pengembang," jelasnya.

Toni menjelaskan, dana yang terkumpul ini nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat seperti restorasi kampung nelayan, membangun rusun untuk kelas menengah ke bawah, memperbaiki cadangan air bersih untuk rakyat dan sebagainya.

"Siapa bilang Ahok gubernur pengembang. Ahok justru terapkan aturan yang tidak pernah diatur pada masa Foke jadi gubernur,"‎ tuturnya.

Bahkan, dia menantang Anies untuk menjanjikan kepada warga Jakarta akan menerapkan kontribusi tambahan 15 persen kepada para pengembang. Toni memperkirakan, bapak empat orang anak itu akan memberikan persentase lebih tinggi dibandingkan pesaingnya.

"Anies apa dia akan berani menerapkan kontribusi tambahan 15 persen seperti Ahok? Prediksi saya, Anies akan katakan, akan menaikan kontribusi tambahan sampai 50 persen. Apa saja bisa dia katakan untuk menang jadi gubernur, meskipun tidak realistis dan tidak masuk akal,"‎ paparnya.

"Saya berharap masyarakat semakin cerdas melihat calon gubernur yang hanya bisa berkata-kata dan retorika. Apapun ia janjikan untuk raih kekuasaan," tutup Toni.

Sebelumnya, calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengambil setiap kebijakan, termasuk soal reklamasi. Dia menegaskan akan taat pada putusan pengadilan dan peraturan pemerintah karena reklamasi bukan proyek pribadi.

"Kita taati keputusan pengadilan, kita akan ikuti perundang-undangan, tidak bekerja seperti kemauan pribadi, ini bukan proyek pribadi, kita ikuti peraturan perundang-undangan. Saya akan ikuti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah," ujar Anies di Hotel Bidakara, Jalan Jend Gatot Subroto, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Anies menyatakan kebijakan tersebut harus diperhatikan secara cermat. Kebijakan itu harus mengikuti prosedur yang ada untuk menghindari masalah yang akan timbul pada masyarakat.

"Jangan buru-buru, jangan asal statement. Kami justru ingin, ini contoh nih ketika tidakngikutin prosedur, muncul problem seperti ini," tuturnya.

Pada prinsipnya, Anies berharap setiap ruang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Nantinya, Anies akan melihat dan mempelajari setiap kebijakan reklamasi yang telah diambil ini.

"Nanti kita lihat ke depannya. Yang jelas, pemda, ada ruang yang menjadi hak pemda dan di ruang yg menjadi hak pemda, kami mendorong untuk kepentingan publik. Tapi, sekali lagi, yang sudah jalan kita lihat peraturannya dulu. Kita beberapa itu yang sudah jalan dimanfaatkan untuk kepentingan publik karena pengelolaan pemanfaatannya ada pada otoritas pemda," imbuhnya.