Kubu Airlangga Tegaskan Keberadaan Majelis Etik Partai Golkar Sah dan Legal

Merdeka.com - Ketua Bidang Organisasi PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dicky Loupatty menyayangkan pernyataan koleganya yang menyebut Majelis Etik Partai Golkar tidak punya legalitas dan ilegal. Menurut dia, pembentukan Majelis Etik adalah kebutuhan organisasi sebagai bagian dari penjabaran visi, misi dan program umum Partai Golkar.

"Sangat disayangkan ada kader Partai Golkar yang mengaku pejabat di organisasi sayap (PP AMPG) menyatakan ke publik bahwa Majelis Etik Partai Golkar tidak punya legalitas," kata Dicky kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/8).

Dia menjelaskan, Majelis Etik Partai Golkar adalah suatu Badan/Lembaga atau wadah yang keberadaannya sah melalui Keputusan DPP Partai Golkar ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen sesuai kewenangan yang diberikan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf a yang menyatakan "DPP Berwenang menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan AD/ART, Keputusan Munas/Munaslub dan PO Partai Golkar."

"Logikanya, kalau dikatakan Majelis Etik Partai Golkar tidak sah atau ilegal, maka semua produk atau keputusan Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen adalah tidak sah atau illegal, termasuk jabatannya sebagai Waketum PP AMPG sayap Partai Golkar," kata Dicky.

Pernyataan Dicky itu menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Abraham Sridjaja menganggap Majelis Etik pimpinan Mohammad Hatta itu tak punya legalitas.

Pernyataan Abraham tersebut merupakan respons atas tulisan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Adies Kadir tentang legalitas Majelis Etik di partai berlambang beringin itu. Sebelumnya Adies menyebut pembentukan Majelis Etik tidak menyalahi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) ataupun hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

"Kenapa Majelis Etik Partai Golkar perlu dibentuk dan merupakan kebutuhan Partai Golkar? Salah satunya adalah Komitmen atau Visi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yaitu Golkar Bersih. Komitmen moral untuk meningkatkan harkat dan eksistensi Partai Golkar," jelas Dicky.

Majelis Etik, lanjut dia, merupakan komitmen Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menertibkan dan menjaga kewibawaan, martabat dan harkat Partai Golkar.

"Ini janji dan komitmen politik Ketua Umum dan DPP Partai Golkar hasil Munaslub 2017. Yang menjadi masalah apabila komitmen tersebut tidak dilaksanakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Kepengurusan DPP PG hasil Munaslub 2017," tukasnya.

Keberadaan Majelis Etik Partai Golkar yang sekarang, ujar Dicky, sudah sesuai dengan AD/ART. Dalam PO : 02/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang Badan dan Lembaga di lingkungan Partai Golkar, dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (4) ditegaskan bahwa pembentukan Badan dan Lembaga dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Partai yang diadakan khusus untuk itu.

"Mekanisme ini telah dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar, sesuai Amanah AD/ART Partai Golkar. Apabila ada kekeliruan dan perlu perbaikan silakan kader menyampaikan lewat bidang-bidang terkait, bukan segala sesuatu masalah internal diumbar ke publik, dengan mengaku sebagai kader Partai Golkar," ujarnya.

"Kalau benar DPP PG tidak berwenang membentuk Mahkamah Etik dan illegal, silakan dibawa ke Mahkamah Partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan DPP Partai Golkar mencabut dan membatalkan SK tersebut apabila protes dari kader dan pengurus Partai Golkar," pungkasnya.